Balikpapan, Borneoupdate.com – Kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat DPRD Kota Balikpapan menetapkan skala prioritas. Di mana dalam menjalankan fungsi pengawasan, kegiatan pembangunan mengacu ketersediaan anggaran. Untuk itu, DPRD melakukan penyelarasan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman mengatakan sinergi ini berfokus pada peningkatan sektor pendidikan, perbaikan infrastruktur lingkungan, dan pemenuhan fasilitas layanan dasar warga. Langkah strategis ini diambil guna memastikan proyek-proyek vital tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran daerah.
Pihaknya, lanjut Yono, sudah berkoordinasi dengan satuan kerja dalam pemetaan kebutuhan masyarakat. Sektor pendidikan menjadi sorotan utama karena ruang kelas baru masih sangat dibutuhkan warga. Selain itu, perbaikan infrastruktur lingkungan seperti penanganan banjir di titik-titik rawan juga mendesak untuk segera dituntaskan. Disusul layanan kesehatan dan pemenuhan air bersih melengkapi daftar utama pembenahan fasilitas dasar kota ini.
“Tiga sektor ini sesuai skala prioritas pemerintah provinsi. Jadi tinggal realisasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk menyiasati kondisi keuangan sekarang. Skala prioritas jadi kunci agar anggaran tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (06/10).
Yono memastikan keterbatasan anggaran tidak akan menghentikan proyek-proyek penting bagi warga. Penyesuaian skema pembiayaan akan membantu keberlanjutan pembangunan fasilitas publik di seluruh wilayah Balikpapan. Kerja sama yang erat dengan pemerintah provinsi juga membuka peluang bantuan keuangan tambahan untuk menyokong program prioritas tersebut.
“Kami tetap optimis dengan kondisi keuangan sekarang ini. Tentu ada yang tetap terlaksana. Tapi kan mesti kita perjelas dalam skala prioritas. Makanya yang tersisa kita ajukan bantuan keuangan ke provinsi,” jelasnya.
Menurut Yono pendekatan ini memastikan anggaran belanja daerah tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Melalui penentuan prioritas, dewan menjamin kebutuhan dasar publik tidak akan terabaikan. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi menjadi kekuatan utama untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur dan pendidikan tahun ini.
“Pihak warga sering kasih aspirasi dalam kegiatan reses. Itu tentu jadi PR bagi kami di Tengah kondisi keuangan daerah saat ini. Maka kami minta dukungan dari warga dalam peningkatan kualitas layanan publik secara bertahap,” pungkasnya. (san)
Discussion about this post