Balikpapan, Borneoupdate.com – Pertumbuhan menjamurnya gerai ritel modern di Kota Beriman kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Guna menjamin efektivitas pengawasan distribusi pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan, legislatif mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera memiliki basis data lengkap terkait jumlah dan sebaran gerai ritel di seluruh penjuru kota.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan pemutakhiran data ini bukan sekadar urusan administratif belaka. Karena tanpa data yang presisi mengenai jumlah gerai. Baik yang dikelola oleh pengusaha lokal maupun jaringan ritel nasional dari luar daerah. Pemerintah akan kesulitan memetakan jangkauan distribusi barang ke masyarakat.
“Kami meminta pemerintah daerah memiliki data lengkap mengenai jumlah gerai milik masing-masing pengusaha ritel. Langkah ini sangat krusial dalam upaya memetakan wilayah distribusi mereka secara akurat,” ujarnya, Ahad (08/03).
Yono menilai, pemetaan wilayah distribusi yang jelas akan menjadi landasan kuat bagi instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan (Disdag) maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk melakukan pengawasan yang lebih terukur. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara acak tanpa dasar data sebaran gerai berisiko meninggalkan celah pada wilayah-wilayah pinggiran.
“Agar pemerintah setempat dapat melakukan pengawasan secara efektif, mereka harus tahu di mana saja titik-titik distribusi itu berada. Jangan sampai ada ketimpangan pasokan atau bahkan peredaran barang yang tidak layak konsumsi di lokasi yang tidak terpantau,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yono meminta kehadiran ritel modern dari luar daerah harus memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas pangan di Balikpapan. Dengan adanya data terpadu, pemerintah bisa dengan mudah memverifikasi kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi daerah serta memastikan rantai pasok dari gudang ke gerai-gerai kecil tetap terjaga.
Menurut Yono, keterbukaan data ini juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen. Jika pemerintah mengantongi profil lengkap setiap unit usaha ritel, penanganan terhadap keluhan masyarakat terkait harga maupun kualitas produk dapat dilakukan dengan respons lebih cepat.
“Ini adalah bentuk preventif kita. Kita ingin memastikan bahwa setiap gerai yang beroperasi di Balikpapan, dari pusat kota hingga ke pemukiman, semuanya terpantau radar pengawasan pemerintah. Tidak boleh ada area ‘abu-abu’ dalam urusan hajat hidup orang banyak,” lanjutnya.
DPRD, tambah Yono, berharap Pemkot Balikpapan segera melakukan sinkronisasi data perizinan dan operasional ritel. Agar tercipta iklim usaha yang sehat sekaligus menjamin keamanan pangan bagi seluruh warga Balikpapan. (san)
Discussion about this post