Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mendorong percepatan transformasi layanan publik menuju sistem berbasis digital. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung arah pembangunan Balikpapan sebagai kota cerdas (smart city) yang efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman mengatakan digitalisasi sudah menjadi kebutuhan mendesak di era modern. Ia menilai, penerapan teknologi dalam pelayanan publik akan meningkatkan efektivitas kerja pemerintah sekaligus mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat.
“Pelayanan publik ke depan harus berbasis digital, termasuk pengaduan masyarakat. Misalnya jika ada lampu jalan yang mati, masyarakat bisa langsung melaporkan melalui sistem digital. Jadi respons bisa lebih cepat dalam 24 jam,” ujarnya, Senin (03/11).
Menurut Yono, sistem berbasis digital akan memudahkan koordinasi antar instansi dan meminimalisir birokrasi manual. Karena layanan manual selama ini menjadi kendala utama pelayanan publik. Ia menyebut, Balikpapan memiliki infrastruktur teknologi yang cukup memadai untuk mulai memperluas penerapan sistem digital di berbagai sektor.
“Balikpapan sudah siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia. Tinggal komitmen pemerintah untuk mempercepat penerapan sistem digital di lapangan. Saya pikir ini sudah kebutuhan mendesak di kota kita,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Yono, DPRD menginginkan integrasi teknologi dengan program pembangunan kota. Salah satunya program “Balikpapan Terang” yang berbasis berbasis digital. Program tersebut memungkinkan pemantauan dan pengendalian lampu jalan secara otomatis. Sekaligus membuka ruang partisipasi publik melalui platform pelaporan online.
“Melalui digitalisasi, pengawasan bisa dilakukan real time. Kalau ada lampu mati atau kerusakan, sistem bisa langsung mendeteksi, atau warga bisa melapor lewat aplikasi. Pemerintah tinggal menindaklanjuti praktek di lapangan,” tuturnya lagi.
Selain bidang penerangan, Yono mendorong agar sistem digital juga diterapkan dalam sektor pelayanan dasar lain seperti perizinan, kebersihan, hingga pengelolaan lingkungan. Ia meyakini, digitalisasi akan memperkuat efisiensi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal cara kerja baru yang lebih cepat, transparan dan akuntabel. Kalau masyarakat mudah mengakses layanan, otomatis tingkat kepuasan publik juga meningkat,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post