Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berkomitmen dalam pemerataan infrastruktur Pendidikan. Bukan hanya sekolah yang berlabel negeri dan formal. Namun juga pada sekolah non formal sebagi alternatif pada siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Melalui Komisi IV, DPRD melakukan pemetaan kapasitas infrastruktur dan ketersediaan anggaran di daerah.
Ketua Komisi IV, Gasali mengakui pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar di kota minyak. Termasuk pada sekolah non formal sebagai jalur alternatif menempuh Pendidikan. DPRD tidak ingin pemerintah hanya fokus pada pembangunan gedung sekolah negeri. Karena keduanya merupakan fasilitas umum untuk layanan Masyarakat.
Untuk itu, lanjutnya, DPRD terus memantau data siswa di sekolah non formal. Agar mampu melakukan pencegahan kelebihan daya tampung dengan jumlah siswa yang masuk. Pemerintah harus memastikan fasilitas belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tetap layak dan mencukupi.
“Kami mengakui kapasitas infrastruktur pendidikan masih menjadi tantangan di tahun depan. Salah satunya pada sekolah non-formal yang menjadi solusi untuk mencegah anak putus sekolah akibat tidak tertampung di sekolah formal,” ujarnya, Senin (16/11).
DPRD, menurut Gasali, sudah memintah pemerintah membuat pendataan fasilitas Pendidikan. Mulai kualitas ruang kelas, ketersediaan pengajar, hingga akses sarana teknologi pendukung. Data ini sangat krusial agar mutu lulusan non formal memiliki daya saing yang tinggi di dunia kerja. Di mana sekolah alternatif ini bukan lagi pilihan terakhir setelah tidak tertampung di sekolah negeri.
“Statusnya sama dengan sekolah negeri. Sama-sama fasilitas milik pemerintah. Tidak ada pembedaan. Kami ingin keduanya berjalan saling melengkapi. Secara pembiayaan sudah sama. Tinggal kita usahakan bangunan fisiknya,” jelasnya.
Gasali mengingatkan keterbatasan ruang kelas di sekolah formal tidak boleh mengorbankan hak dasar anak untuk belajar. Jalur non formal harus hadir sebagai solusi yang ramah, manusiawi, dan bermutu. Manajemen sekolah non formal juga harus mendapatkan suntikan anggaran sarana prasarana yang memadai dari pemerintah daerah. (san)
















Discussion about this post