PPU, Borneoupdate.com – Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tentu memiliki potensi pariwisata. Namun pengembangan sektor ini masih memerlukan keseriusan dari pihak terkait. Agar bisa memperoleh hasil yang maksimal dan berdampak ekonomi. Sebab daerah ini juga menjadi penyangga dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menyikapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Kabupaten PPU, Zainal Arifin meminta pemerintah setempat segera merancang pengembangan pariwisata. Karena selama ini sektor tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana.
“Kan sudah ada Pj Bupati yang diutus langsung dari pusat. Kami tentu berharap pusat juga membantu pengembangan pariwisata. Baik kajiannya hingga pengelolaan dan SDM di lapangan,” ujarnya, Jumat (05/04).
Selain itu, lanjut Zainal, kehadiran IKN di Kaltim juga menuntut daerah penyangga untuk berbenah. Terutama dalam pengembangan sektor yang berpotensi pendapatan daerah. Di mana kabupaten ini memiliki potensi wisata di kawasan pesisir dan hutannya. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung.
“Kami tentu berharap pemerintah bisa fokus mengembangkan sektor pariwisata di PPU. Ada banyak untungnya dari pengembangan sektor wisata. Kan kita bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya lagi.
Untuk saat ini, menurut Zainal, ada sejumlah objek wisata yang berpotensi untuk mendukung IKN di Kecamatan Sepaku. Seperti pantai Nipah-Nipah dan Pantai Tanjung Jumlai. Lalu masih ada lagi wisata mangrove, dan hutan. Semua itu hingga kini belum tergarap dengan maksimal. Terutama fasilitas pendukung di lokasi wisata hingga infrastruktur fisiknya.
Bahkan tambahnya, melalui terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) pada 2021 sebagai alas hukum pariwisata di PPU bisa dikembangkan baik sarana dan prasarana kepariwisataan. Bahkan juga sebagai dasar pengajuan anggaran ke provinsi maupun pusat.
“Pemkab melalui dinas pariwisata harusnya lebih proaktif dalam rangka peningkatan sarana dan prasaran wisata. Kalau anggaran daerah nggak mampu, usulkan ke pusat atau provinsi. Apalagi Pj Bupati kita dari jakarta yang tentu banyak kolega di sana,” tambahnya. (SUS/Adv)
Discussion about this post