Balikpapan, Borneoupdate.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan bergerak menyusun program kerja tahun depan. Salah satunya dengan mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Balikpapan untuk komunikasi program. Di mana pihak DPRD membutuhkan masukan dan saran dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2027.
Ketua Bapemperda, Andi Arif Agung menyebut pertemuan ini baru langkah awal. Karena pihaknya bertujuan melahirkan produk hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat. Masukan dari wakil rakyat dan pemerintah setempat akan dipilah menyesuaikan skala prioritas. Agar pembentukan perda tidak sekadar mengejar kuantitas regulasi.
“Jadi kami ini berfungsi menyaring masukan. Ini masih pembahasan awal dan evaluasi. Jadi hasil evaluasinya mendorong identifikasi atas usulan rancangan perda. Baik yang berasal dari pemerintah maupun internal DPRD sendiri,” ujarnya, Selasa (27/10).
Bapemperda, lanjut Andi Arif, memilih metode penyaringan yang ketat. Pihaknya menelaah setiap usulan OPD agar anggaran pembuatan aturan tidak terbuang sia-sia untuk regulasi yang kurang mendesak. Pemerintah kota dan DPRD juga harus satu visi dalam melihat kebutuhan mendasar warga. Komunikasi intensif ini menjadi kunci agar produk hukum daerah memiliki kejelasan arah sejak perencanaan.
“Kami tidak mau lagi membuat aturan yang akhirnya hanya menjadi pajangan di lemari arsip. Setiap peraturan daerah yang lahir pada tahun 2027 nanti harus benar-benar menjawab masalah riil warga Balikpapan dan sesuai peruntukan,” jelasnya.
Menurut Andi Arif proses penyelarasan ini melibatkan diskusi dua arah. Bapemperda menguji relevansi setiap draf aturan dengan target pembangunan jangka panjang kota. Upaya ini sekaligus memangkas birokrasi panjang yang sering menghambat eksekusi program di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, DPRD Balikpapan ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah menghasilkan manfaat nyata.
“Makanya sinergi antara legislatif dan eksekutif jadi modal penting. Soalnya tantangan ke depan bukan semakin mudah. Pastilah semakin sulit dan beragam. Kita harus kuatkan komitmen lewat produk hukum berkualitas. Itu yang jadi fondasi yang kuat, terarah dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya. (ane)
Discussion about this post