Balikpapan, Borneoupdate.com – Persoalan banjir masih menjadi momok bagi warga Kota Beriman. Namun, kenyataan pahit harus dihadapi terkait ketersediaan anggaran daerah yang sangat terbatas dibandingkan skala kerusakan yang ada.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengatakan penuntasan masalah banjir membutuhkan dana yang fantastis. Nilainya diprediksi mencapai triliunan rupiah, sebuah angka yang mustahil ditanggung sendiri oleh kas daerah.
Ia mengungkapkan realitas hitung-hitungan anggaran yang menunjukkan jurang pemisah cukup dalam antara kebutuhan dan kemampuan. Saat ini, alokasi yang tersedia masih jauh dari kata ideal untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
“Penanganan banjir ini nominalnya cukup besar, mungkin sekitar Rp 2 triliun. Sementara yang baru kita anggarkan kurang lebih sekitar Rp 200 miliar. Artinya ini jelas timpang sekali,” ujarnya, Ahad (01/03).
Alwi mengakui jika dipersentasekan, ketersediaan dana saat ini masih sangat minim. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk bersabar karena perbaikan tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Melihat besarnya dana yang dibutuhkan, pihaknya masih mengandalkan proses penyelesaian banjir secara bertahap. DPRD dan Pemkot Balikpapan saat ini memprioritaskan titik-titik yang paling krusial terlebih dahulu.
“Ibaratnya baru 10 persen dari total kebutuhan. Jadi memang belum bisa menuntaskan semuanya sekaligus. Kami minta Masyarakat juga bersabar dengan kondisi keuangan yang ada sekarang,” jelasnya.
Menurut Alwi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota saja tidak akan cukup. Balikpapan memerlukan uluran tangan dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Mulai dari Pemerintah Provinsi Kaltim hingga pemerintah pusat. Namun tentu memerlukan keterlibatan aktif wakil rakyat yang bertugas di sana.
“Kita tidak bisa jalan sendiri. Kondisi ini membuat penyelesaian banjir harus dilakukan bertahap dan sangat membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Ini yang terus kami lakukan,” tuturnya lagi.
Selain APBD Nasional, Alwi juga melirik potensi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, koordinasi lintas sektoral adalah kunci utama agar proyek drainase dan normalisasi sungai bisa berjalan maksimal.
Politisi Golkar ini berkomitmen untuk terus mengawal usulan anggaran ke tingkat pusat dan provinsi. Harapannya, beban Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat perhatian khusus dalam hal infrastruktur pengendali banjir.
“Tanpa dukungan pusat dan provinsi, penanganan banjir akan memakan waktu yang sangat lama. Kami akan terus berupaya menjemput anggaran tersebut agar warga tidak lagi dihantui genangan air,” pungkasnya. (man)
Discussion about this post