Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi dalam menangani kebutuhan mendesak masyarakat. DPRD menilai kondisi tersebut membuat berbagai persoalan di lapangan sering lambat ditangani dan tidak memberikan kepastian solusi bagi warga.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik mengatakan koordinasi antar organisasi perangkat daerah harus diperkuat. Hal itu agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Di mana kehadiran instansi teknis sangat penting ketika masyarakat menyampaikan keluhan atau kebutuhan mendesak. Karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan penjelasan normatif tanpa langkah nyata di lapangan.
“Kami mempersoalkan lemahnya koordinasi antarinstansi saat berhadapan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Kehadiran instansi teknis harus mampu memberikan kepastian solusi, bukan sekadar penjelasan normatif,” ujarnya, Selasa (09/06).
Japar menjelaskan masyarakat membutuhkan respons cepat dari pemerintah. Terutama terhadap persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga kondisi lingkungan. Namun dalam beberapa kasus, koordinasi antar instansi dinilai masih berjalan lambat.
Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi. Bahkan, tidak sedikit keluhan warga yang akhirnya berulang karena penanganannya tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau koordinasi berjalan baik, tentu penanganan di lapangan juga akan lebih cepat dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Menurut Japar setiap instansi teknis memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pelayanan publik. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar tidak terjadi saling menunggu atau melempar tanggung jawab saat muncul persoalan di masyarakat.
Selain itu, DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pola komunikasi internal antar instansi. Supaya proses pengambilan keputusan bisa berjalan lebih efektif. Mengingat pelayanan publik membutuhkan kerja sama yang solid, terutama dalam menangani persoalan yang sifatnya mendesak.
Japar meyakini masyarakat tidak terlalu membutuhkan banyak penjelasan administratif apabila persoalan di lapangan belum mendapatkan penyelesaian nyata. Warga, lanjutnya, lebih berharap adanya tindakan cepat dan solusi konkret dari pemerintah.
“Masyarakat ingin melihat langkah nyata. Jadi instansi teknis harus hadir dengan solusi yang jelas dan bisa langsung dirasakan,” tambahnya. (san)
Discussion about this post