Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan melakukan penyempurnaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Langkah ini berlangsung melalui Rapat Badan Anggaran yang melibatkan para anggota dewan. Lembaga legislatif memastikan setiap rupiah dalam perubahan anggaran ini berpihak penuh pada pemulihan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD, Alwi al Qadri mengatakan penyempurnaan ini akan mempercepat realisasi program kerja. Khususnya yang menyentuh aspirasi masyarakat umum. pihak DPRD berupaya mempercepat proses birokrasi anggaran. Evaluasi dari tingkat provinsi menjadi momentum penting untuk membersihkan program-program yang kurang produktif bagi kepentingan publik.
“Ini kita membahas hasil evaluasi Gubernur Provinsi Kaltim. Evaluasi menyasar Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Perubahan APBD 2026. Jadi ini penyesuaian anggaran kita dengan regulasi hukum yang berlaku,” ujarnya, Kamis (22/10).
Alwi mengapresiasi komitmen kuat DPRD untuk menyelesaikan pembahasan secara tepat waktu. Ketepatan waktu ini sangat krusial agar penyerapan anggaran di sisa tahun 2026 bisa berjalan optimal. Apalagi waktu penggunaan anggaran yang tersisa tinggal 2 bulan lagi.
“Kita harus segera menyerap anggaran ini untuk memperbaiki fasilitas publik dan membantu kesejahteraan warga. Evaluasi Gubernur ini kita jadikan panduan agar penggunaan uang rakyat tidak menyalahi aturan,” jelasnya.
DPRD, lanjut Alwi, meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk bersiap mengeksekusi program kerja pasca rapat ini. Anggaran perubahan harus langsung mengalir ke sektor-sektor vital seperti perbaikan jalan lingkungan dan penanganan banjir. Pengawasan ketat akan berjalan beriringan agar tidak ada proyek fisik yang mangkrak di akhir tahun.
“Memang kondisi kita sedang efisiensi. Makanya kita terus melakukan penyesuaian ketersediaan anggarna. Skema efisiensi belanja operasional aparatur menjadi pilihan utama. Itu demi memperbesar porsi belanja publik,” tuturnya lagi.
Alwi optimis APBD Perubahan 2026 membawa dampak positif. Dokumen hasil penyempurnaan ini akan segera dikirim kembali ke Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi resmi. Langkah cepat ini menjadi bukti keseriusan wakil rakyat dalam mengawal pembangunan daerah. “Pemerintah kota harus langsung bekerja begitu nomor registrasi anggaran ini keluar dari provinsi,” tambahnya. (san)
Discussion about this post