Balikpapan, Borneoupdate.com – Dugaan BBM kotor yang terjadi di kota minyak mengundang perhatian dari DPRD setempat. Beragam komentar dari warga sudah memenuhi media sosial dan berpotensi menimbulkan keresahan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengaku sudah mendapatkan informasi serupa. Karena itu dirinya meminta kepada Komisi II untuk segera turun ke lapangan. Mengumpulkan informasi dari pihak terkait. Mulai masyarakat pengguna BBM, pengelola stasiun pengisian BBM hingga Pertamina selaku operator penyalur BBM.
“Kami akan menyelidiki keluhan masyarakat terkait dugaan BBM kotor yang merusak kendaraan. Ini sudah viral kemana-mana. Perlu sekali ada tindakan dari kita yang menjadi wakil rakyat,” ujarnya di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (09/04).
Alwi menyebutkan banyak laporan dari masyarakat yang mengaku mengalami kerusakan mesin setelah mengisi BBM di beberapa SPBU. Ia menilai situasi ini harus segera mendapatkan penanganan dari pihak terkait. Sebelum menimbulkan keresahan yang lebih luas dan menjadi aksi masyarakat.
“Banyak keluhan dari masyarakat, baik pengendara roda dua maupun roda empat, yang mengaku kendaraan mereka mogok. Bahkan ada yang sampai mengalami kerusakan karena BBM yang diduga kotor,” lanjut lagi.
Untuk itu, lanjut Alwi, dirinya menugaskan Komisi II menindaklanjuti temuan ini melalui inspeksi mendadak (sidak). Termasuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan semua pihak terkait. Mulai dari masyarakat, pengelola SPBU dan pihak Pertamina.Seperti pihak Pertamina Patra Niaga yang berwenang memberikan klarifikasi secara langsung terhadap kualitas BBM.
“Kami menekankan pentingnya transparasi pengecekan kualitas BBM. Tidak bisa hanya sepihak dari SPBU maupun Pertamina yang mengelola peredaran BBM di SPBU. Kalau perlu, DPRD akan turun langsung memeriksa kondisi di SPBU,” tuturnya lagi.
Menurut Alwi, persoalan BBM menyangkut hajat orang banyak di Kota Balikpapan. Jika kualitasnya bermasalah tentu akan merugikan sekali. Meski warga tetap bakal membeli karena tidak mempunyai pilihan lain dalam pemenuhan kebutuhan BBM. Padahal kondisi itu jelas merusak kepercayaan publik terhadap penyedia layanan energi.
“Saya minta jangan ada pembiaran. Kalau benar ada BBM kotor, kita harus cari sumbernya. Apakah dari distribusi, penyimpanan, atau kelalaian lain. Saya berharap ada langkah konkret dan tidak hanya formalitas. Kerugian masyarakat harus terjawab dengan perbaikan sistem,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post