Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi I DPRD Kota Balikpapan mengkritisi sinkronisasi data sosial yang tersaji dalam laporan capaian pemerintah daerah. Pihak DPRD menemukan kejanggalan pada tren angka kemiskinan dan pengangguran yang menunjukkan arah berlawanan. Berdasarkan paparan data pemerintah terbaru, angka kemiskinan tercatat mengalami penurunan hingga 1,97 persen. Namun, pada saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka masih bertahan di kisaran lebih dari 5 persen.
“Kalau dilihat sekilas, ini seperti ada anomali. Secara logika, tingkat pengangguran biasanya berkorelasi erat dengan kemiskinan. Tapi di sini angkanya berbeda, ini tentu perlu penjelasan lebih lanjut,” ujar anggota Komisi I, Andi Arif Agung, Senin (04/05).
Politisi asal partai Golkar ini menilai perbedaan tren tersebut tidak lazim secara teori ekonomi makro. Biasanya, penurunan kemiskinan harusnya sejalan dengan terserapnya tenaga kerja di lapangan. Ia mengkhawatirkan adanya ketidakakuratan dalam proses pendataan atau perbedaan standar indikator yang digunakan.
Andi Arif mendorong instansi terkait untuk membedah ulang metode survei di lapangan. Ia ingin memastikan penurunan angka kemiskinan tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan warga secara nyata. Bukan sekadar pergeseran angka statistik.
“Kami tidak ingin angka-angka ini hanya menjadi pemanis laporan. Pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa orang yang tidak bekerja atau menganggur justru tidak masuk dalam kategori miskin. Kan itu namanya anomali data,” jelasnya.
Menurut Andi Arif transparansi validitas data sangat krusial bagi kerja legislatif. DPRD memerlukan basis data yang kuat untuk menyusun program intervensi sosial melalui kebijakan anggaran. Jika data dasar menunjukkan anomali, maka distribusi bantuan atau program pemberdayaan berisiko salah sasaran.
Komisi I, lanjutnya meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial segera memberikan klarifikasi mendalam. Pihak DPRD menginginkan sinkronisasi data yang jujur agar peta permasalahan sosial di Balikpapan terlihat sesuai fakta.
Andi Arif menekankan pentingnya pelibatan lembaga statistik yang kredibel dalam setiap pemutakhiran data. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap setiap klaim keberhasilan pembangunan yang disampaikan pemerintah.
“Kami mengawal ini agar kebijakan ke depan lebih tepat sasaran. Akurasi data adalah kunci untuk menyelesaikan masalah sosial secara tuntas di Balikpapan,” pungkasnya. (ibn)
Discussion about this post