Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah dan pihak terkait memperkuat pengawasan sistem barcode. Dewan menilai sistem tersebut memiliki manfaat besar untuk meningkatkan pengendalian dan transparansi. Namun tetap menyimpan potensi penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara ketat.
Ketua Komisi III DPRD, Yusri mengatakan perhatian tersebut muncul menyusul adanya kekhawatiran oknum tertentu menggunakan barcode untuk kepentingan pribadi. Karena itu instrumen pengawasan perlu ditingkatkan. Agar penyimpangan yang muncul bisa teratasi. Khususnya pada mekanisme pengawasan, validasi data, dan pengendalian distribusi.
Sistem digital, lanjut Yusri, pada dasarnya dapat membantu pemerintah meningkatkan akurasi dan efektivitas pengawasan. Namun, teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa didukung pengawasan yang konsisten dan transparan.
“Jangan sampai barcode ini justru jadi alat permainan. Harus diawasi betul, siapa yang pakai, bagaimana distribusinya, semuanya harus transparan. Jangan sampai SPBU hanya mengejar keuntungan semata,” ujarnya, Kamis (11/06).
Menurut Yusri, tujuan utama penggunaan barcode adalah memastikan penyaluran atau distribusi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap pihak yang terlibat harus menjalankan sistem secara disiplin dan bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Yusri menyebut potensi penyalahgunaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari penggunaan identitas yang tidak sesuai, peminjaman akses kepada pihak lain, hingga praktik manipulasi data. Kondisi itu tentu bisa merugikan masyarakat maupun pemerintah.
Karena itu, ia meminta instansi terkait tidak hanya fokus pada penerapan teknologi. Tetapi juga memperkuat sistem pengawasan di lapangan. Pemerintah perlu memastikan seluruh data pengguna tercatat dengan baik dan dapat diverifikasi secara berkala.
“Pengawasan harus berjalan bersamaan dengan penerapan sistem. Jangan hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus ada kontrol yang kuat di lapangan,” tuturnya.
Komisi III, tambah Yusri, juga mendorong adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem barcode. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan. Sekaligus mencari solusi sebelum persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Kalau ada indikasi penyalahgunaan, masyarakat harus bisa melapor dengan mudah. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan publik,” tambahnya. (dan)
Discussion about this post