Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyoroti skema pembiayaan upah tukang dalam program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2026. DPRD menilai alokasi upah tukang sebesar Rp 3 juta per unit berpotensi mengurangi anggaran pembelian material bangunan dari total bantuan Rp 30 juta yang diterima masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adi Negara menilai skema tersebut perlu dikaji Kembali. Agar tujuan program RTLH benar-benar memberikan hasil perbaikan rumah yang maksimal dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menjelaskan kebutuhan material bangunan saat ini terus mengalami kenaikan harga. Karena itu, pengurangan anggaran material akibat pembiayaan upah tukang dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas hasil pembangunan rumah warga.
“Tentunya ini perlu dikaji kembali agar hasil perbaikan rumah bisa lebih maksimal dan layak huni,” ujarnya, Kamis (11/06).
Halili menyebut fokus utama program RTLH seharusnya berada pada peningkatan kualitas bangunan rumah masyarakat. Jika anggaran material berkurang cukup besar, maka hasil perbaikan dikhawatirkan tidak mampu memenuhi standar rumah layak huni secara optimal.
Halili menilai pemerintah kota perlu mencari formulasi pembiayaan yang lebih efektif agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima program.
Ia mengatakan program RTLH merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak. Karena itu, pelaksanaan program harus dilakukan secara matang dan tepat sasaran.
“Jangan sampai anggaran yang tersedia justru habis untuk komponen lain sehingga kualitas pembangunan rumah menjadi kurang maksimal,” jelasnya.
Untuk tahun ini, lanjut Halili, Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan perbaikan sekitar 100 hingga 151 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut direncanakan menggunakan total anggaran sekitar Rp 3 miliar.
Halili menambahkan pemerintah perlu memperhatikan kondisi riil bangunan yang akan diperbaiki sebelum menentukan kebutuhan biaya. Menurutnya, setiap rumah memiliki tingkat kerusakan berbeda sehingga kebutuhan material juga tidak selalu sama.
“Kami ingin program ini memberikan hasil yang maksimal. Rumah warga harus benar-benar menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati,” tambahnya. (dan)
Discussion about this post