Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan efektivitas Gerakan Pangan Murah (GPM). Karena program ini belum mampu menstabilkan harga komoditas di pasar tradisional. Pihak legislatif menilai intervensi pasar tersebut belum memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas. Padahal, tantangan inflasi daerah biasanya melonjak tajam menjelang akhir tahun akibat penurunan pasokan dari wilayah penghasil.
Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman, meminta pemerintah kota mengubah strategi pelaksanaan pasar murah agar tidak menjadi agenda seremonial. Distribusi komoditas harus menyasar langsung rantai pasok utama di pasar-pasar rakyat. Bukan sekadar berpusat di halaman kantor pemerintahan. Langkah strategis ini penting untuk memotong jalur distribusi yang panjang dan menekan lonjakan harga pangan.
Pihak dewan, lanjutnya, juga menyoroti peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawal program ini. Kedua lembaga tersebut harus memastikan agenda pangan murah memiliki dampak yang signifikan terhadap daya beli warga. Evaluasi total terhadap pola distribusi logistik menjadi syarat mutlak sebelum meluncurkan program berikutnya.
“Kita paham ada upaya memberikan kemudahan berbelanja pada warga. Tapi kita perlu juga memantau dampaknya. Kan menekan gejolak harga juga bagian dari tujuan GPM. Inflasi sering melonjak saat harga-harga pada naik,” ujarnya, Senin (16/11).
Dari informasi yang ada, kata Taufik, pemerintah berencana menggelar kembali GPM sebanyak tiga kali sepanjang bulan November dan Desember mendatang. Jadwal yang padat ini harus membawa perubahan nyata pada harga bahan pokok di tingkat pedagang eceran. Dirinya mengkhawatirkan alokasi anggaran daerah akan sia-sia jika harga di pasar tradisional tetap tinggi.
“Masyarakat butuh solusi konkret yang langsung menyentuh stabilitas pasar. Kan tidak semua warga kebagian barang yang ada di GPM. Harapannya tentu ada imbas pada harga barang di pasaran. Jadi bukan sekedar penyerapan anggaran program,” jelasnya.
Menurut Taufik, DPRD Balikpapan akan terus mengawasi realisasi pasokan pangan dari daerah mitra selama sisa tahun ini. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk mencegah spekulasi harga yang sering merugikan konsumen kecil. Sinergi yang kuat antara TPID, BI, dan dinas terkait menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Kota Beriman.
“Kami mempertanyakan dampak nyata dari GPM yang berjalan. Harga di pasar tradisional masih tinggi saat pasokan dari daerah penghasil berkurang. TPID dan Bank Indonesia harus memastikan GPM menurunkan harganya,” tambahnya. (ane)
















Discussion about this post