Balikpapan, Borneoupdate.com – Upaya pemerintah mengalihkan penggunaan LPG subsidi 3 kilogram (melon) ke kompor listrik mendapatkan tanggapan dari wakil rakyat. Pasalnya kebijakan tersebut berdampak pada kesulitan mendapatkan LPG subsidi dan kenaikan harga di tingkat pengecer.
Anggota DPRD Balikpapan, Japar Sidik menyebut pemerintah harus memiliki solusi atas dampak kebijakan rencana pengalihan LPG subsidi. Mengingat tanpa konversi saja masyarakat sudah kesusahan mendapat tabung LPG melon. Padahal mereka sudah berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pantas mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Kan pemerintah bertanggungjawab menyejahterakan masyarakat. Kalau ini subsidi ditarik apa yang sejahtera. Ini saja harganya tinggi dan susah di dapat pula,” ujarnya, Sabtu (30/09).
Japar menilai LPG melon menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi MBR. Maka yang perlu dilakukan yakni pengetatan pengawasan di lapangan. Bukan lagi konversi dengan cara menaikkan harga jual dan mengurangi pasokan ke pangkalan. Karena pemerintah selalu beralasan penyaluran LPG subsidi ini tidak tepat sasaran.
“Kalau saya secara pribadi tetap berusaha membantu masyarakat. Apa yang kita bantu, yaitu minimal distribusi yang ke masyarakat itu jangan sampai terganggu dengan adanya kelangkaan,” tuturnya lagi.
Menurut Japar, anggota dewan banyak mendapat laporan dari masyarakat seputar kelangkaan dan harga LPG melon. Bahkan harga di tingkat pengecer menjadi mahal. Ada yang mencapai Rp 30-45 ribu per tabung. Sementara Pertamina juga membuka kesempatan peralihan LPG ke tabung Bright Gas non subsidi.
“Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp19 ribu. Itu kan harga terlalu jauh. Saya coba menyusun program pribadi agar kebutuhan gas melon di masyarakat bisa terpenuhi semua. Masih saya susun teknisnya, tinggal pelaksanaannya nanti,” pungkasnya. (MAN)
Discussion about this post