PPU, Borneoupdate.com – DPRD Kabupaten PPU meminta bantuan pusat dan provinsi dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Apalagi daerah ini akan berdampingan dengan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Otomatis pemerintah juga perlu membenahi persoalan pembangunan di daerah terdekat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten PPU, Hartono Basuki mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pendataan fasilitas pendidikan oleh pemerintah setempat. Terutama ketersediaan ruang kelas, daya tampung hingga fasilitas pendukung. Data tersebut sedang dalam penyusunan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).
“Persoalan kurang pastinya kurang. Terutama soal Kekurangan sarana dan prasarana pendidikan harus jadi perhatian kita bersama. Ini kita tunggu hasil pendataan dari Disdikpora,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (02/08).
Setelah ada data, lanjut Hartono, pihaknya akan berupaya meminta bantuan pusat dan provinsi terkait anggaran pembangunan. Karena memang APBD kita masih terbatas. Rencananya permohonan langsung dalam bentuk infrastruktur pendidikan. Seperti ruang kelas tingkat SD dan SMP hingga ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang perpustakaan dan fasilitas lainnya.
“Kami siap memperjuangkan anggaran infrastruktur pendidikan. Banyak SD dan SMP di PPU yang masih kekurangan RKB, ruang UKS, ruang perpustakaan dan mebel. Info sementara banyak yang kekurangan itu,” tuturnya lagi.
Menurut Hartono dengan adanya data kebutuhan fasilitas pendidikan juga dapat menjadi acuan pembahasan anggaran di DPRD. Termasuk tingkat kerusakan dan kekurangan fasilitas yang terjadi. Agar kebutuhan yang ada bisa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Oleh karenanya Disdikpora harus memiliki data lengkap tentang kebutuhan fasilitas pendidikan setiap sekolah.
“Kami perlu data kebutuhan sarana dan prasana sekolah agar diberikan juga ke DPRD. Itu perlu menyesuaikan tingkat urgensinya. Rencanya juga minta Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat turut membantu sebagai kompensasi IKN,” tambahnya. (ADV/ SAN)
Discussion about this post