Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan memberikan catatan kritis terhadap capaian kinerja pemerintah daerah pada sektor urusan wajib. Khususnya pada sektor keberhasilan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di mana sektor itu harus memiliki dampak langsung oleh masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas penggunaan anggaran pada tiga sektor pelayanan dasar tersebut. Ia melihat indikator kinerja saat ini masih terlalu bertumpu pada angka statistik dan serapan dana tanpa melihat output riil di lapangan.
“Indikator kinerja tidak cukup hanya kita lihat dari angka-angka saja. Kita harus melihat dampak nyata yang masyarakat rasakan saat ini. Kan mereka yang menjadi pengguna atas kebijakan pemerintah,” ujarnya, Kamis (07/05).
Taqwa mengatakan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran yang besar dengan fakta di lapangan. Ia seringkali menerima keluhan warga terkait kualitas infrastruktur lingkungan yang cepat rusak dan akses layanan kesehatan yang belum merata. Ketidaksesuaian ini memicu pertanyaan besar mengenai ketepatan sasaran program pemerintah.
Untuk itu, Taqwa meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke akar rumput. Ia ingin para pengambil kebijakan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menjawab persoalan mendasar warga Balikpapan. Transparansi dalam realisasi anggaran menjadi harga mati agar manfaatnya tidak menguap begitu saja.
“Kami melihat anggaran yang dialokasikan sangat besar, namun realisasinya seringkali belum berbanding lurus dengan manfaat bagi warga. Ini yang perlu penjelasan dan perbaikan segera. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” jelasnya.
Menurut Taqwa sektor pendidikan juga memerlukan perhatian serius, terutama terkait pemerataan sarana prasarana sekolah di wilayah pinggiran. Begitu pula dengan sektor kesehatan yang harus menjamin kemudahan akses bagi keluarga kurang mampu tanpa prosedur yang berbelit.
Taqwa juga meminta pemerintah tidak cepat puas dengan laporan capaian yang bersifat administratif. Ia mendorong adanya survei kepuasan masyarakat yang lebih objektif dan independen untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik secara jujur. Hal ini penting sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Rakyat adalah penilai utama kinerja kita. Jika mereka masih mengeluh soal jalan rusak atau sekolah yang kurang, berarti kerja kita memang belum maksimal,” tambahnya. (ibn)
Discussion about this post