Balikpapan, Borneoupdate.com – Kebutuhan rumah yang terus meningkat mulai berdampak pada kota minyak. Pasalnya kota penyangga ibu kota negara (IKN) ini mendapatkan peningkatan jumlah penduduk. Otomatis pengembang perumahan akan berlomba menyediakan lahan menyesuaikan kebutuhan pihak konsumen.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin menilai pemerintah setempat takkan bisa menghindari lonjakan jumlah. Termasuk dampak turunannya berupa peningkatan kebutuhan tempat tinggal. Namun pemerintah harus bergerak cepat dalam regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas pengupasan lahan. Karena kondisi Kota Balikpapan yang kerap dilanda banjir ketika hujan turun.
“Kita jelas mendukung pembangunan IKN. Tapi tidak boleh abai terhadap dampak pengembangan perumahan menjadi tumbuh subur. Kan pasti ada dampak dari kegiatan tersebut,” ujarnya dalam kegiatan reses di Kecamatan Balikpapan Barat.
Secara regulasi, lanjut Kamaruddin, pemerintah setempat sudah memiliki master plan kawasan pengembangan kota. Tetapi persoalan pelaksanaan dan penegakan aturan di lapangan yang masih belum berjalan. Bahkan tindakan tegas terhadap pengembang nakal juga tidak terlaksana. Akibatnya semua warga mengalami dampak berupa banjir dan tanah longsor.
“Saya lihat semuanya itu di wilayah utara. Air mengalir kemudian tembus ke kawasan Grand City, kemudian mengalir ke DAS Ampal, dan yang dampaknya adalah ringroad MT Haryono, karena lokasinya rendah. Sebenarnya pemerintah kota sudah punya master plan, tapi entah mengapa,” tuturnya lagi.
Untuk itu, Kamaruddin berharap persoalan pengembangan perumahan ini menjadi fokus perhatian pemerintah setempat. Termasuk dalam percepatan realisasi proyek penanganan banjir. Di mana proyek pengendalian banjir DAS Ampal yang berjalan belum memenuhi target progres pengerjaan. (FAD)
Discussion about this post