Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menganggap sektor pertanian di kota minyak kurang perhatian. Pasalnya luasan lahan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan di pasaran. Akibatnya ketergantungan pasokan komoditi pangan dari luar daerah sangat tinggi. Termasuk fluktuasi harga yang berdampak pada inflasi dan daya beli di masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto mengakui kota minyak bukan tergolong penghasil komoditi pangan. Namun pemerintah setempat tetap wajib membangun sektor pertanian sebagai upaya stabilisasi harga pangan. Hal ini sesuai dengan instruksi pusat terkait kemandirian dan ketahanan pangan di tiap daerah.
“Kami meminta agar sektor pertanian juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Soalnya kita bisa lihat sendiri kondisi pertanian yang tergerus pembangunan pemukiman,” ujarnya kepada wartawan.
Dalam skala kecil, lanjut Suwanto, setiap keluarga yang memiliki lahan pertanian akan menghemat pengeluaran mereka. Minimal bisa memenuhi kebutuhan pangan harian. Apalagi kalau pemerintah setempat membuat kebijakan pertanian komunal. Sehingga komoditi tertentu yang sering naik harga bisa tercukupi tanpa harus membeli.
“Jangan hanya semenisasi, sektor pertanian harus juga perlu perhatian. Ini kan bisa menjadi pondasi dalam ketahanan pangan, demi terciptanya komoditas lokal khususnya di Kota Balikpapan. Manfaatnya banyak itu,” tuturnya lagi.
Menurut Suwanto, warga perlu memiliki kesadaran untuk memanfaatkan pengarangan sebagai lahan pertanian. Di sisi lain pemerintah menjadi fasilitator dengan penyediaan bibit komoditi pangan. Meski secara umum mengembangkan sektor pertanian cukup sulit terealisasi. Karena memang ketersediaan lahan di Kota Balikpapan yang minim.
“Hanya tinggal bagaimana berinovasi menciptakan petani kota. Seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan memanfaatkan pekarangan rumah sebagai areal tani untuk menekan inflasi kebutuhan dari luar. Ini mungkin perlu dihidupkan kembali,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post