Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan efektivitas fungsi kontrol Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihak dewan mendesak adanya mekanisme evaluasi yang lebih ketat guna memastikan setiap program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menilai TAPD memegang peranan krusial sebagai dirigen dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia melihat pengawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat dinas masih menyisakan banyak celah. Hal ini seringkali berakibat pada rendahnya serapan anggaran dan tidak tercapainya target pelayanan publik.
“Kami mempertanyakan sejauh mana TAPD melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja OPD. Jangan sampai TAPD hanya berfungsi saat penyusunan anggaran, tapi lemah dalam pengawasan eksekusi,” ujarnya, Selasa (19/05).
Taqwa mendorong setiap pimpinan OPD untuk menyampaikan laporan kendala secara jujur dan terbuka. Menurutnya, keterbukaan mengenai hambatan di lapangan sangat penting agar pemerintah dapat merumuskan solusi kebijakan yang tepat. Selama ini, hambatan teknis seringkali baru terungkap saat anggaran sudah mendekati akhir tahun.
“Kami butuh laporan yang jelas mengenai kendala pelaksanaan program. Dengan begitu, kita bisa melakukan perbaikan kebijakan secara bersama-sama demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Taqwa menginginkan laporan kinerja tidak boleh hanya berisi angka-angka pencapaian yang bersifat administratif. Ia meminta penjelasan mendalam mengenai setiap program yang tidak terealisasi secara maksimal. Data tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan anggaran di masa depan.
“Transparansi ini adalah kunci. Jika ada masalah, katakan sejak awal agar kita bisa cari solusinya bersama. Jangan diam dan membiarkan anggaran rakyat tidak terserap dengan baik,” tuturnya lagi.
Taqwa menekankan akuntabilitas TAPD menjadi cerminan keseriusan Pemerintah Kota dalam mengelola APBD. Pihak DPRD tidak ingin ada OPD yang berjalan tanpa arah karena lemahnya koordinasi dan pengawasan dari tim anggaran. Karena itu perlu sekali sinergi yang lebih solid antara TAPD dan legislatif dalam memantau setiap progres pembangunan.
Ia berharap TAPD segera memberikan catatan evaluasi berkala bagi dinas-dinas yang memiliki rapor merah dalam serapan anggaran. Langkah tegas ini perlu untuk memacu semangat kerja para kepala OPD agar lebih disiplin dalam menjalankan program prioritas. (ibn)
Discussion about this post