Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan memperkuat komitmen dalam memperjuangkan nasib para pekerja lokal. Pihak dewan memastikan lembaga legislatif hadir sebagai jembatan komunikasi yang kokoh antara buruh dan pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk mengurai kebuntuan komunikasi yang sering terjadi terkait regulasi ketenagakerjaan.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali menyoroti isu tenaga kerja kontrak atau outsourcing yang terus menjadi kegelisahan utama kaum buruh. Banyak pekerja merasa sistem ini belum memberikan jaminan masa depan yang stabil. Menanggapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam melihat ketidakpastian yang dialami warga Kota Beriman.
“Kami memosisikan diri sebagai penyambung lidah para buruh. Setiap keluhan dan aspirasi akan kami rangkum secara sistematis untuk diteruskan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi,” ujarnya, Selasa (19/05).
Gasali menjelaskan wewenang perubahan regulasi outsourcing memang berada di tangan pemerintah pusat. Namun, DPRD Balikpapan memiliki tanggung jawab moral untuk membawa suara daerah ke kancah nasional. Dirinya berjanji akan menyampaikan poin-poin tuntutan buruh secara langsung melalui koordinasi kementerian terkait dan DPR RI.
Menurut Gasali, komunikasi yang intensif merupakan kunci penyelesaian konflik industrial. Ia mengajak serikat buruh untuk terus mengedepankan dialog yang konstruktif. Dengan data yang akurat, DPRD dapat menyusun argumen kuat saat melakukan audiensi dengan pembuat kebijakan di Jakarta.
“Harapan kita, semua aspirasi buruh bisa tersampaikan dengan baik. Ke depan harus ada kebijakan yang lebih memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Ini yang terus kami perjuangkan lewat wakil rakyat daerah,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Gasali, Komisi IV juga mencermati perlindungan jaminan sosial dan kelayakan upah. Pihak DPRD menginginkan setiap kebijakan baru nantinya lebih berpihak pada kesejahteraan keluarga pekerja. Ia menilai perlindungan hukum yang kuat akan menciptakan iklim kerja yang lebih produktif di Balikpapan.
“Kami ingin memastikan para pekerja di kota ini merasa aman dan terlindungi. Perjuangan ini akan terus berjalan sampai muncul kebijakan yang benar-benar adil bagi semua pihak,” tutupnya. (sus)
Discussion about this post