Balikpapan, Borneoupdate.com – Puluhan guru di Balikpapan hadir dalam forum diskusi pendidikan. Kali ini tema yang diangkat seputar kesiapan dan tantangan pendidikan menghadapi pemindahan ibu kota. Di mana Balai Guru Penggerak (BGP) Kaltim membahas tantangan dan harapan yang ada. Di samping terus berupaya mewujudkan guru berkualitas di IKN dan sekitarnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim, Mutanto mengakui ada banyak tantangan. Meski pemerintah juga memberi bekal bagi para guru. Baik tingkat sekolah, cabang kabupaten kota dan provinsi. Terutama soal kurikulum merdeka. Namun prosesnya tentu secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Alhamdulillah Balikpapan masih urutan teratas pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Tapi yang jelas masih kekurangan sekolah. Tercatat ada 9 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri. Yang ke-7 itu masih menumpang di SMKN 6,” ujarnya, Kamis (25/07).
Untuk itu, lanjut Mutanto, keberadaan IKN tetap harus dihadapi. Mulai dari dampak ekonomi, pertambahan penduduk hingga dunia pendidikan. Pembangunan itu memang membawa konsekuensi bagi daerah. Namun semua pihak mulai dari orang tua, siswa dan guru hingga pemerintah perlu bersinergi menghadapi tantangan itu.
“Maka mari kita bergotong royong. Kita tidak bisa menghindari pemindahan IKN. Dampak nyata ya di Balikpapan. Ekonomi meningkat, kemacetan makin menjadi. Itu konsekuensi dari kemajuan kota. Tapi kita harus bersinergi menghadapi tantangan itu,” lanjutnya.
Sementara Deputi Sosbud Badan Otorita IKN, Alimuddin mengingatkan semua Kabupaten kota bukan penyangga IKN. Tapi merupakan mitra IKN. Maka pemerintah di IKN tetap berkepentingan terhadap daerah yang berdekatan. Agar ada pemerataan terhadap berbagai sektor. Salah satunya dunia pendidikan. Intinya mencegah kesenjangan antara IKN dengan wilayah terdekat.
“Semua kabupaten kota adalah mitra kita. Ada beberapa hal yang harus kita sinkronkan dalam dunia pendidikan. Kita tidak bisa lagi memberikan layanan yang sama ke semua anak atau daerah. Kami sudah Mou dengan Provinsi Kaltim dan Kabupaten PPU,” tuturnya.
Menurut Alimuddin, OIKN juga sedang merancang bagaimana membangun keunggulan dari masing-masing siswa. Langkah pertama sebagai pemerintah tentu harus melatih gurunya. Perkiraan 2 tahun ke depan sedang dirumuskan pola pembelajarannya. Pola yang dicoba cukup berbeda. Tidak bisa lagi pola yang sama diterapkan ke semua lini pendidikan.
“Kami sudah bersurat ke dirjen GTK untuk uji kompetensi guru di sana. Kemungkinan hanya 10% yang memenuhi standar. Hal yang menarik pendidikan dari PAUD sampai PT ada di bawah kewenangan saya. Tinggal memang bagaimana kita melakukan sinkronisasi,” jelasnya.
Adapun Wiwik Setiawati, Kepala BGP Kaltim, mengaku terus mempersiapkan sektor pendidikan. Karena pendidikan harus bersiap menghadapi perubahan besar yang terjadi. Lalu kualitas SDM guru yang ada di tingkat lokal. Banyak pertanyaan yang muncul. Mulai dari kemungkinan pendidikan terpinggirkan. Nasib guru lokal hingga kemungkinan ketimpangan fasilitas pendidikan.
“Kami sebagai UPT Kemendikbud Ristek melakukan peningkatan kompetensi guru IKN, program kemitraan dan FGD bersama stakeholder. Kita juga mem-bimtek komunitas ramah guru di wilayah IKN. Juga penguatan literasi dan numerik bagi guru,” jelasnya.
Menutup pertemuan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta guru bersiap. Khususnya dalam tantangan pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim. Mengingat pasti ada tantangan yang bisa menghasilkan kecemasan. Terutama soal pendidikan. Makanya DPR fokus memperhatikan kualitas guru di wilayah IKN. Jangan sampai kemudian daerah terdekat dari situ malah terjadi kesenjangan.
“Kami ketemu bapak ibu di sini jadi kesempatan evaluasi. Tentu kita tahu ada kebijakan IKN. Saya sangat mengapresiasi jasa guru di Kaltim. Karena guru itu kunci pendidikan. Saat ini yang jadi tantangan adalah adaptasi. Supaya transformasi IKN itu lancar,” ucapnya.
Di IKN, tambah Hetifah memang ada sekolah internasional. Tapi pihaknya juga ingin daerah sekitarnya mendapat kesempatan peningkatan pendidikan seperti IKN. Apalagi di Kaltim masih mengalami kekurangan guru. Secara nasional kita ada 3,3 juta guru tapi separuhnya berstatus honorer. Tantangan ini menunjukkan perlunya kualitas pendidikan yang merata.
“Jangan sampai ada kesan kesenjangan dengan adanya IKN. Makanya kita perlu inovasi, peningkatan kompetensi hingga perbaikan pendapatan guru. Saya terus memperjuangkan itu. Saya berharap bapak ibu tetap gigih jadi guru yang baik,” tutupnya. (SAN)
Discussion about this post