PPU, Borneoupdate.com – Masih sulitnya akses informasi lowongan pekerjaan di Kabupaten PPU menjadi perhatian pihak DPRD. Padahal kualitas SDM di kawasan IKN Nusantara yang baru ini cukup mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi I DPRD PPU, Sariman, mempertanyakan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Dirinya meminta satuan kerja ini lebih proaktif menjalin kerjasama dengan perusahaan yang beroperasi di PPU. Utamanya terkait dengan penyediaan tenaga kerja.
“Ini terkadang masyarakat bilang sulit dapat informasi lowongan pekerjaan di perusahaan. Apa yang dirasakan masyarakat itu, pemerintah melalui Disnakertrans harus lebih proaktif menjalin kerjasama dengan perusahaan,” ujarnya Kamis (14/07).
Untuk itu, lanjut Sariman, pemerintah harus memiliki data-data perusahaan yang berinvestasi di PPU. Data kebutuhan pekerjanya dan kewajiban memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam penerimaan lowongan kerja. Hal itu tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan skill dari pekerja lokal asal PPU.
“Perusahaan yang ada di PPU itu apa saja. Berapa kebutuhan tenaga kerjanya. Itu yang Disnakertrans harus punya datanya. Lalu nanti harus minta kejelasan prioritas lowongan bagi tenaga kerja lokal,” tuturnya lagi.
Menurut Sariman di PPU saat ini tercatat ada sejumlah perusahaan dan proyek skala besar yang mulai berjalan. Seperti pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, proyek Bendungan Sepaku-Semoi, pembangunan Intake Sepaku dan pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan Pertamina juga membangunan kilang dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.
“Tinggal pihak Disnakertrans saja yang perlu proaktif melakukan pendekatan. Jadi perusahaan tinggal lapor ke kita saat butuh tenaga kerja. Kan kita perlu menekan angka pengangguran agar bisa berkurang,” tambahnya. (ADV/ SAN)
Discussion about this post