Balikpapan, Borneoupdate.com – Kebijakan pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berimbas pada penyediaan anggaran jaring pengaman sosial. Sebab hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengetatan terhadap aktivitas masyarakat sesuai amanah UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Balikpapan, Sukri Wahid mengatakan ada beberapa opsi yang harus disiapkan pemerintah jika melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat sesuai UU tersebut. Terutama soal program jaring pengaman sosial bagi warga yang terkena dampak akibat penyebaran Covid-19. Dimana pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada warga yang terkena dampak akibat penerapan PPKM.
“Ingat dulu waktu kita lakukan jaring pengaman sosial. Kita tidak PSBB tapi kita gunakan hak kita sebagai PSBB. Kita lucunya gitu. Dulu statusnya siaga bencana kita malah kasih jaring pengaman sosial 70 miliar,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Balikpapan, Selasa (12/01).
Jika PPKM diterapkan oleh kepala daerah, lanjut Sukri, maka secara otomatis ada hak masyarakat untuk mendapatkan jaring pengaman sosial. Karena itu sesuai dengan amanah undang-undang. Namun yang terjadi, pemerintah tidak menganggarkan jaring pengaman sosial di tahun ini dan hanya mengalokasikan dalam Dana Tidak Terduga (DTT) di APBD Kota Balikpapan Tahun 2021 ini sebesar Rp 15 miliar.
“Kalau PSBB diterapkan. Statusnya dikeluarkan kepala daerah. Berarti warga yang tahu undang-undang ini akan menuntut haknya. Umpamanya saya disuruh tidak bekerja maka konsekuensi saya diberi uang dari pemerintah,” tuturnya.
Menurut Sukri awalnya ada anggaran di Dinas Sosial untuk jaring pengaman sosial di tahun ini sebesar Rp 25 miliar. Tetapi anggaran tersebut dihapus seiring berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah. Karena pemerintah di daerah melakukan sejumlah pemangkasan untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan program pembangunan.
“Kita diasumsikan bahwa penyebaran covid-19 ini tidak terjadi peningkatan dan masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas. Ternyata malah naik. Jadi ini malah dilematis. Ada satu asumsi yang kita luput. Naiknya Covid-19 tapi saat bersamaan anggaran 2021 tidak kita alokasikan untuk jaring pengaman sosial,” lanjutnya.
Untuk menyikapi hal ini, tambah Sukri pihaknya mengusulkan agar dilakukan pembahasan kembali anggaran yang sudah ada untuk pengalokasian program jaring pengaman sosial. Sehingga harus dilakukan revisi terhadap anggaran yang sudah dialokasikan.
“Solusinya kalau memang mau ada penganggaran duduk lagi banggar. Kalau ini kita tidak anggarkan. Kalaupun ada di dana tidak terduga tapi kecil sekali. Hanya tercatat mencapai Rp 15 miliar,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post