Balikpapan, Borneoupdate.com – Pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Balikpapan mengalami kendala di lapangan. Kendala itu berupa penolakan yang dilakukan sejumlah penghuni apartemen Pertamina terhadap petugas pemutakhiran data pemilih Pilkada serentak 2020.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Noor Thoha mengatakan penolakan ini cukup menyulitkan petugas pemutakhiran data pemilih. Karena sesuai petunjuk teknis pelaksanaan coklit mengharuskan adanya tatap muka antara petugas dan warga. Termasuk serah terima formulir A1 sebagai bukti data yang bersangkutan sudah melakukan pencocokan dan penelitian.
“Mereka beralasan takut terpapar Covid-19. Pihak pengelola apartemen tidak membolehkan petugas kami masuk pintu ke pintu untuk melakukan Coklit,” ujarnya kepada wartawan ketika meninjau pelaksanaan coklit data pemilih di kediaman Wakil Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, Kamis (23/7) siang.
Menurut Thoha, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak manajemen, para penghuni apartemen Pertamina tersebut hanya mau di Coklit menggunakan video call atau melalui sambungan telepon. Hal ini tentu saja cukup menyulitkan penyelesaian kegiatan coklit di Balikpapan. Mengingat setiap rumah atau tempat tinggal warga yang bersangkutan juga harus dipasangi stiker yang menunjuk bahwa warga yang tinggal di rumah tersebut sudah di coklit.
“Kami lagi konsultasi sama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ditindaklanjuti. Persoalannya adalah kita harus menyerahkan formulir A1 dan rumahnya akan ditempeli stiker sudah dilakukan coklit,” tuturnya.
Adapun untuk progres pelaksanaan coklit hingga akhir Juli ini lanjut Thoha sudah mencapai 50 persen dari total Daftar Pemilih Sementara dari hasil sinkronisasi dengan DP4 mencapai 481 ribu pemilih. “Untuk memaksimalkan proses pencocokan dan penelitian itu kami menargetkan setiap petugas pemutakhiran itu 3 rumah setiap hari. Laporannya, ada beberapa RT yang sudah selesai,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Ma’sud berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait diantaranya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan untuk menelusuri identitas pekerja Pertamina yang tinggal di kawasan apartemen tersebut.
“Kita akan koordinasi bersama Disnaker untuk memastikan status warga yang tinggal di kawasan apartemen Pertamina. Apa mereka warga Balikpapan atau tidak, karena kalau dia warga Balikpapan dia harus menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengimbau kepada warga Kota Balikpapan untuk berpartisipasi dengan menyalurkan hak pilihnya di Pilkada Kota Balikpapan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
“Kan sayang, kita sudah punya hak pilih tapi tidak digunakan, maka saya menghimbau kepada masyarakat gunakanlah hak pilihnya siapapun pemimpinnya, karena itu adalah yang terbaik,” imbaunya. (FAD)
Discussion about this post