Balikpapan, Borneupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menggalang dukungan lintas lembaga demi memperjuangkan penambahan kuota elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan gas rumah tangga yang terus meningkat di kota industri tersebut.
Saat ini, Balikpapan hanya menerima alokasi sekitar 19.000 tabung elpiji bersubsidi per hari. Jumlah itu dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pelaku UMKM, dan warga ekonomi lemah di wilayah kota. DPRD Balikpapan menegaskan perlunya penambahan kuota menjadi 30.000 tabung guna menciptakan distribusi energi yang lebih adil dan merata.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menyoroti pola komunikasi formal yang selama ini digunakan dalam pengajuan kuota tambahan. Ia menilai pendekatan tersebut tidak cukup kuat untuk menjamin percepatan dan prioritas dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan surat resmi. Kalau ingin usulan daerah tidak diabaikan, maka komunikasi politik harus dibangun secara aktif dan intens,” ujarnya kepada media massa di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (02/06).
Japar menyebut pihaknya akan mendorong fraksi-fraksi partai politik di DPRD Kota Balikpapan untuk menjalin komunikasi langsung dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPR RI. Langkah ini dianggap krusial dalam memperkuat posisi tawar Balikpapan di mata pemerintah pusat dan Pertamina sebagai penyedia distribusi elpiji.
“Kami minta ada sinergi antarlembaga. DPRD kota tidak bisa bekerja sendiri. Peran DPRD provinsi dan DPR RI sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan energi masyarakat Balikpapan,” jelasnya.
Menurut Japar, isu kuota elpiji bersubsidi bukan persoalan proyek pembangunan, melainkan menyangkut keadilan energi. Ia menilai warga dari berbagai lapisan masyarakat berhak memperoleh akses energi yang layak dan terjangkau. “Ini bukan soal proyek infrastruktur atau anggaran miliaran. Ini soal keadilan. Energi adalah kebutuhan dasar dan negara wajib hadir menjamin ketersediaannya,” tuturnya lagi.
Japar pun menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi kelangkaan elpiji jika usulan penambahan kuota terus diabaikan. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini bisa berdampak langsung pada inflasi daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Kami akan terus kawal ini. Jangan sampai warga Balikpapan selalu jadi yang terakhir mendapat perhatian,” tutupnya. (SAN)
Discussion about this post