Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemerintah Kota Balikpapan perlu memaksimalkan keberadaan hutan mangrove di daerah pesisir. Pasalnya hingga kini pengelolaannya masih bersifat lokal. Padahal ada sejumlah kabupaten kota di Kaltim yang cukup berhasil menjadikan mangrove sebagai objek wisata unggulan.
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qurrahman menilai upaya pemerintah melalui dinas terkait belum maksimal. Ia mencontohkan pada hutan mangrove di Kelurahan Margomulyo belakang SMA Negeri 8 Balikpapan Barat yang belum tersentuh anggaran pengembangan.
“Saya punya catatan tentang pembangunan jembatan lingkar di hutan mangrove Margomulyo. Pengelolaan tempat itu harusnya mampu menarik pengunjung lokal maupun luar daerah. Orang masuk bayar sehingga PAD bisa tambah,” ujarnya, Sabtu (01/07).
Pengembangan kawasan mangrove, lanjut Taufiq, bukan sekedar wacana karena sejumlah daerah sudah cukup berhasil melakukannya. Bahkan wisatawan dari luar daerah pun menjadikannya sebagai destinasi utama tempat wisata. Salah satunya yang ada di Kota Bontang.
“Lalu ada lagi hutan mangrove di Tarakan. Pemerintah di sana terus berupaya mengembangkan kawasan itu. Hasilnya hutan mangrove jadi destinasi wisata yang ramai pengunjung,” tuturnya lagi.
Untuk itu, Taufiq menyarankan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk menjadi pengelola hutan mangrove di Kelurahan Margomulyo. Salah satunya dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pengamanan kawasan wisata mangrove.
“Saya sering dapat laporan adanya pencurian papan kayu jembatan di mangrove Margomulyo. Itu kan artinya pengawasannya yang lemah. Saran saya bisa melibatkan LPM. Sehingga masyarakat sekitar juga punya rasa memiliki dan ikut menjaga hutan mangrove disitu,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post