Balikpapan, Borneoupdate.com – Status aset menjadi salah satu kendala perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal ini menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan yang mendesak adanya kemudahan dari pemerintah setempat. Agar kejelasan status ini mempermudah proses perbaikan dan pemeliharaan menggunakan anggaran daerah.
Ketua Pansus Aset DPRD Balikpapan, Haris menyebut kemudahan penyerahan aset menjadi kuncinya. Di mana Pemkot Balikpapan melalui satuan kerja terkait wajib mempermudah pengembang dalam hal penyerahan fasum dan fasos yang ada di kawasan perumahan. Namun tetap dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Seperti kejelasan dalam site plan hingga status sertifikat lahannya.
“Kami memberikan streaching kepada OPD agar memudahkan semua pengembang yang mempunya itikad baik menyerahkan fasos dan fasumnya. Termasuk RTH dan sebagainya. Jangan dipersulit kalau itu memang bisa mudah,” ujarnya, Jumat (22/09).
Menurut Haris, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan ada 6 syarat yang harus terpenuhi. Yakni berdasarkan asas kepentingan umum, fungsi sosial, manfaat, kepastian hukum, penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan. Pihak pengembang wajib memenuhi syarat itu sebelum menyerahkan ke pemerintah.
“Intinya pihak pengembang juga harus memenuhi syarat. Jangan main serahkan tapi lahan bermasalah. Kan itu menyulitkan pemerintah. Maka kami minta pengembang menyerahkannya dalam kondisi sudah sesuai syarat,” tuturnya lagi.
Penyerahan aset, tambah Haris, akan memberi kepastian bagi fasilitas umum di kawasan perumahan. Karena masyarakat sering menyampaikan berbagai keluhan kepada wakil rakyat saat kegiatan reses. Tapi setelah ada pengecekan ternyata statusnya masih dalam penguasaan pihak pengembang.
“Yang jelas baik pemerintah maupun lembaga legislatif tidak dapat berbuat banyak, Selama fasum dan fasos belum ada serah terima. Itu masih jadi tanggung jawab pengembang,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post