PPU, Borneoupdate.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menilai pemerintah setempat tidak akan sanggup menjadi penyangga pangan ibukota negara (IKN) yang baru. Mengingat kondisi pertanian yang tergerus alih fungsi lahan, kendala pupuk bersubsidi dan kegagalan panen yang dialami petani padi.
Kondisi ini, kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten PPU, Sujiati, akan dimanfaatkan wilayah lain yang lebih siap. Padahal pangsa pasar terbuka lebar saat IKN terbentuk di daerah Kecamatan Sepaku. Dimana diperkirakan ada pertambahan 1,5 juta orang penduduk baru saat IKN direalisasikan oleh pemerintah pusat.
“Saya pikir nggak sanggup untuk ketahanan pangan dengan kondisi saat ini. Makanya dari sini kami mempertanyakan bagaimana mendongkrak bisa mencukupi kebutuhan pangan warga yang ada di IKN dan sekitarnya,” ujarnya kepada wartawan baru-baru ini.
Menurut Sujiati pertanian di PPU berhadapan dengan kendala luasan lahan yang hanya 11.800 hektar. Artinya masih diperlukan perluasan lahan pertanian baru. Sementara alih fungsi lahan menjadi perkebunan plasma juga terjadi. Ditambah lagi kegagalan panen yang dialami petani.
“Kalau tidak dari sekarang, saat IKN nggak akan mungkin kita mencukupi kebutuhan pangan. Apalagi beberapa tahun terakhir kegagalan panen petani kita juga luar biasa. Hal ini tentunya tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah di daerah,” tuturnya lagi.
Untuk itu, tambah Sujiati, pihaknya akan segera menemui pemerintah pusat dan provinsi. Karena jika hanya mengandalkan pemerintah setempat dipastikan tidak akan mampu. Sehingga diperlukan dukungan dari pusat dalam upaya mempersiapkan pertanian di PPU menjadi penyangga pangan kawasan IKN yang akan dibangun.
“Makanya kita akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat dan provinsi. Terutama soal PPU sebagai penyangga pangan IKN. Kalau memang benar kita akan meminta suport Kementerian Pertanian terhadap petani di PPU. Khususnya menaikkan produktivitas pangannya,” pungkasnya. (ADV/ FAD)
Discussion about this post