PPU, Borneoupdate.com – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti penyerapan anggaran yang baru mencapai 10% di triwulan I tahun 2024. Progres penggunaan APBD oleh satuan kerja ini menurut pihak legislatif masih kurang maksimal. Padahal Kabupaten PPU merupakan salah satu wilayah penyangga Ibukota Negara (IKN) yang akan berpindah ke Kaltim.
Ketua DPRD Kabupaten PPU, Syahrudin M Noor meminta Pj Bupati bersama jajarannya mampu memaksimalkan waktu yang tersisa. Terutama dengan melakukan konsolidasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar target penyerapan anggaran bisa tercapai.
Untuk itu, lanjutnya, OPD sebagai kuasa pengguna anggaran fisik harus melakukan perhitungan dengan matang. Terutama soal batas waktu pengerjaannya di lapangan. Minimal bisa menyelesaikan lelang proyek sedari awal untuk menghindari proyek tidak selesai sampai akhir tahun anggaran 2024.
“Sebenarnya kaitannya dengan penyerapan anggaran kita. Ini mengingatkan kepada seluruh satuan kerja untuk segera melakukan kegiatannya. Kan sudah terprogram di semua dinas,” ujarnya kepada wartawan di gedung dewan, Selasa (02/04).
Menurut Syahrudin, penyerapan anggaran bisa maksimal asal ada kerjasama antar OPD dan penyedia barang dan jasa dalam mengejar target. Untuk itu perlu sinergitas antara tiga institusi, yaitu Bappeda, Inspektorat dan Dinas Teknis dalam upaya memaksimalkan serapan anggaran.
Mengingat ada sebagian kontraktor pelaksana yang mengajukan perpanjangan waktu pengerjaan. Jadi hal itu harus diperhitungkan dengan cermat. Termasuk mempertimbangkan kondisi cuaca saat pelaksanaan di lapangan. Di samping kualitas pekerjaan yang harus sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
“Intinya berfokus pada semua dinas lah. Ini sudah triwulan II tahun 2024. Bagaimana penyerapan anggarannya. Kemaren sudah pembahasan global. Sekarang fase masing-masing dinas. Kami hanya mengingatkan kembali,” tuturnya lagi.
DPRD setempat, tambah Syahrudin, juga aktif terjun ke lapangan untuk melihat sejauh mana progress dari proyek fisik. Di mana sidak merupakan bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pemerintah di bidang infrastruktur.
“Karena kegiatan terbesar ada di dinas PU maka ini yang kami genjot. Agar segera meningkatkan kinerjanya dalam penyerapan APBD. Agar sesuai dengan progres. Infonya baru 10%. Ini mungkin lambat sekali,” tambahnya. (SAN/Adv)
Discussion about this post