Samarinda, Borneoupdate.com – Peran TNI dan Polri dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan dilakukan tiada henti setiap harinya. Walaupun diakuinya banyak petugas dan tenaga kesehatan yang telah lelah, namun imbauan terus dilakukan kepada masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19, terutama menjelang Pilkada Serentak 2020.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Seksi Intel Korem 091/ASN Kolonel Arm Dodi Diantoro saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja dengan Badan Kesbangpol Se-Kaltim dan tokoh masyarakat, di Samarinda, Selasa (24/11).
“Kami TNI dan Polri setiap hari apel pada pagi dan malam hari sebelum melakukan sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan. Memang harus diakui masih banyak kerumunan dan penggunaan masker yang tidak benar. Kami terus imbau, kami tidak lelah sampai masyarakat benar-benar percaya dan yakin bahwa Covid-19 itu ada dan benar-benar berbahaya,”
ujarnya dalam Rapat Kerja Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi Kaltim tersebut.
Raker dengan tema Meningkatkan kinerja dan sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Kaltim dalam mendukung sukses Pilkada Serentak 2020 di era Pandemi Covid-19.
Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menyisakan duka bagi keluarga beberapa calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada di daerah masing-masing. Dicontohkannya calon kepala darah yang juga incumbent yaitu Bupati Berau H. Muharram, hingga calon Wali Kota Bontang Adi Dharma. Sehingga, masyarakat harus percaya bahwa ada ancaman tidak terlihat berupa virus yang dapat mematikan.
Menurutnya, pandemi Covid-19 di Kaltim juga ancaman menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Kaltim 9 Desember mendatang. Sehingga, TNI dan Polri turut menyosialisasikan pentingnya protocol kesehatan menuju Pilkada yang sudah di depan mata.
Peran TNI, khususnya Korem 091.ASN dalam Pilkada Serentak nanti adalah membantu Polri dalam penanganan Pilkada, diantaranya imbauan untuk tidak menimbulkan kerumunan massa, sebelum, saat dan setelah pencoblosan.
Korem 091/ASN juga membantu dalam penanganan masalah berita bohong (hoax), termasuk berita fitnah dan kampanye hitam yang ada di medsos, selama masa kampanye Pilkada.
“TNI dalam protokolnya akan berada di ring tiga, jadi tidak berada di dalam area pemilihan. Polri di ring dua. Kami hanya bertugas untuk melihat dan memantau kerumunan. Jika ada masalah kriminal dan melanggar hukum, kami serahkan ke polisi untuk menanganinya,” ujarnya.(YA)
Discussion about this post