Balikpapan, Borneoupdate.com – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bersuara mendatangi Kantor DPRD Kota Balikpapan. Mereka mempertanyakan kejelasan pengisian kekosongan kursi wakil walikota pasca meninggalnya Thohari Aziz.
“Sebenarnya kami aliansi datang kemari itu untuk menanyakan soal kesiapan DPRD Kota Balikpapan, khususnya Pansus tatib DPRD mengenai kekosongan kursi jabatan Wawali,” ujar Tigor, koordinator aksi kepada wartawan usai melakukan RDP di kantor DPRD kota Balikpapan, Kamis (21/07).
Dari penjelasan Ketua Pansus, lanjut Tigor, saat ini masih menyiapkan perubahan tatib-nya dan sudah disiapkan alat perangkatnya untuk melakukan pemilihan wakil walikota Balikpapan. Namun sampai saat ini dari Walikota Balikpapan belum memberikan jawaban atas calon-calon yang telah disodorkan DPRD kota Balikpapan.
Dia menilai kekosongan Wakil Walikota ini akan berdampak pada pemerintahan. Khususnya terkait kebijakan dan keputusan yang diambil oleh walikota Balikpapan. Salah satunya ketika Walikota berhalangan atau melakukan tugas keluar daerah. Sehingga harus ada Wakil Walikota yang menggantikan.
Menurut TIgor, saat ini yang ditunjuk hanya pelaksana tugas jika Wali Kota Balikpapan berhalangan hadir. Padahal yang bersangkutan belum tentu bisa mengambil kebijakan sesuai dengan walikota Balikpapan.
“Untuk tindak lanjut dari audensi ini kami akan mencoba berkomunikasi dengan walikota. Untuk menanyakan kenapa sampai sejauh ini belum ada nama-nama yang dikirim ke anggota dewan untuk diajukan sebagai walikota. Jika tidak digubris, kami akan mengerahkan massa lebih banyak lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Tatib DPRD kota Balikpapan, Simon Sulean memastikan proses revisi tatib saat ini sudah selesai. Namun kita masih menunggu untuk dilakukan harmonisasi. Jadi kita masih menunggu telaah dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Setelah harmonisasi selesai, kita akan membentuk panitia pemilihan. Namun itu menunggu dua nama calon yang di kirim oleh walikota Balikpapan,” tuturnya.
Simon juga belum bisa memastikan jadwal selesainya harmonisasi dari pihak Pemprov Kaltim. Namun pihak DPRD tetap terus mempertanyakan hal itu ke biro hukum provinsi supaya revisi tatib ini segera selesai dan dapat segera ditindak lanjuti. (FAD)
Discussion about this post