Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan untuk tidak melakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di tahun 2021 ini. Meski pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah di daerah untuk membuka lowongan PPPK sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga pegawai di daerah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Balikpapan (BKSDM) Kota Balikpapan Mohammad Noor mengatakan keputusan tidak adanya perekrutan tersebut berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan yang masih dalam terdampak krisis akibat pandemi Covid 19. Selain itu Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini belum pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat terkait rencana pengadaan PPPK pada tahun 2021.
“Kalau untuk rencana pengadaan PPPK pada tahun ini, memang kita tidak pernah mengusulkan, di zaman saya ini,” ujarnya kepada wartawan di kantor Walikota Balikpapan, Senin (15/02) siang.
Menurut Noor secara umum Pemerintah Kota Balikpapan masih kekurangan pegawai untuk melayani masyarakat. Namun pihaknya juga perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran untuk pembiayaan gaji PPPK jika hal itu direalisasikan. Namun karena pertimbangan ketersediaan anggaran yang terbatas maka rencana pengadaan pegawai melalui program PPPK pada tahun ini terpaksa ditunda.
“Besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh PPPK hampir sama dengan nominal yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggaran tersebut akan dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Makanya itu yang menjadi pertimbangan kita, jangan sampai kita memaksakan sesuatu tapi menjadi bumerang bagi pemerintah kota,” jelasnya.
Pihaknya, lanjut Noor baru berencana akan mengajukan pengadaan PPPK setelah situasi keuangan daerah yang terdampak pandemi Covid-19 benar-benar stabil dan mencukupi. Apalagi pemerintah pusat sudah memotong dana yang di transfer ke daerah ditambah lagi refocusing sejumlah anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Untuk saat ini, kita masih menunggu situasi yang saat ini masih berada dalam kondisi pandemi, karena dengan melihat kondisi keuangan yang sekarang untuk melakukan pembiayaan yang ada saja kita sudah tidak sanggup,” tuturnya.
Noor menambahkan kebutuhan terbanyak saat ini yakni posisi tenaga guru karena jumlah yang ada saat ini sudah tidak mencukupi. Jumlah guru juga semakin berkurang seiring adanya PNS guru yang memasuki masa pensiun. Sehingga terus menambah kekurangan jumlah guru di Balikpapan.
“Kalau untuk tenaga administrasi itu bisa diakali kita ganti dengan orang lain siapa saja yang mengerti soal administrasi tapi kalau guru, itu tidak bisa,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post