Balikpapan, Borneoupdate.com – Kondisi pandemi Covid-19 memaksa sejumlah kegiatan tidak bisa dilakukan secara terbuka. Hal ini juga berlaku pada pelantikan Walikota Balikpapan terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020. Dimana Pemerintah Kota Balikpapan menggelar kegiatan nonton bareng pelantikan yang digelar di Pendopo Odah Etam kantor Gubernur Kaltim Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
Dalam amanahnya, Gubernur Kaltim, Isran Noor menyampaikan bahwa kepala daerah di kabupaten kota bukanlah bawahan dari gubernur melainkan mitra kerja. Karena itu gubernur hanya bisa memberikan instruksi sesuai arahan dari pemerintah pusat dalam upaya bersama-sama membangun Kaltim ke arah yang lebih baik.
“Kami ini hanya kepanjangan tangan pemerintah pusat. Maka kami perlu walikota dan bupati sebagai mitra kerja agar kebijakan yang ada bisa dilaksanakan dan dinikmati masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan, Senin (31/05).
Adapun soal Wakil Walikota Balikpapan, Thohari Aziz, yang meninggal dunia pada Januari 2021 karena terpapar Covid-19, Isran juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Dia pun berpesan agar pemilihan wakil wali kota bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada antara seluruh pihak yang terlibat dalam mengusung pasangan calon di Pilkada Balikpapan.
“Kita percaya Balikpapan dapat maju dan berkembang dalam kepemimpinan Rahmad Mas’ud. Apalagi keluarga ini cukup berpengaruh di Kaltim. Ada yang jadi Bupati PPU, anggota dewan provinsi dan pusat. Ditambah lagi hari ini jadi Walikota Balikpapan,” tuturnya.
Sebelumnya, proses pelantikan Walikota Balikpapan belum ada kejelasan jadwal karena masih menunggu instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Sementara masa jabatan walikota periode 2016-2021 akan berakhir pada 29 Mei 2021. Sehingga jika tidak ada pelantikan akan membuat kota ini dipimpin pejabat sementara sampai ada pengukuhan dari Menteri Dalam Negeri.
Padahal berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Kaltim yang memiliki kewenangan mengatur jadwal pelantikan. Karena tinggal di Balikpapan saja yang belum ada pelantikan pasca pilkada serentak digelar di Kaltim pada November 2020 lalu. Apalagi kekosongan jabatan walikota akan berdampak pada terhambatnya agenda pembahasan anggaran yang menjadi kegiatan rutin tahunan di Balikpapan. Diantaranya APBD murni 2022 dan APBD Perubahan 2021 yang biasanya mulai dibahas pada bulan Juni dan Agustus setiap tahunnya. (FAD)
Discussion about this post