Balikpapan, borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta warga untuk proaktif dalam memeriksa kepesertaannya dalam BPJS Kesehatan. Hal itu menyusul kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menggratiskan iuran BPJS terhitung bulan Oktober hingga Desember 2021 ini. Kebijakan ini merupakan salah satu realisasi dari janji visi misi walikota saat berkampanye di pemilihan kepala daerah 2020 lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa mengatakan pihaknya sangat mendukung kebijakan penggratisan BPJS Kesehatan yang berpihak kepada masyarakat. Meski begitu, masyarakat sebagai penerima juga harus aktif mengikuti verifikasi sebagai calon penerima bantuan.
“Teknisnya sudah kami serahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Anggarannya kami titipkan di dinkes,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Balikpapan, Rabu (29/09) siang.
Dalam kondisi ini, lanjut Taqwa, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan program ini. Sementara pihak DPRD hanya berfungsi penganggaran dan pengawasan di lapangan. Adapun persoalan teknis di lapangan merupakan kewenangan dari OPD yang sudah ditunjuk.
“Masyarakat itu harusnya proaktif mencari informasi. Kalau belum terdaftar segera saja mendaftarkan dirinya. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang jelas ya dipertanyakan. Kami di DPRD ini bukan masuk ke wilayah teknis tertentu. Kami sifatnya hanya menganggarkan dan mengawasi,” tuturnya lagi.
Intinya menurut Taqwa, pihaknya sudah memenuhi kewajiban memberikan anggaran kesehatan yang berpihak pada rakyat. Apalagi kebijakan ini akan berlanjut setiap tahunnya sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama masa jabatan walikota hingga 2024 mendatang.
“Yang paling penting kita selamatkan poin besarnya. Bahwa kita sudah menganggarkan penggratisan BPJS Kesehatan. Soalnya ini akan terus berlanjut di tahun berikutnya. Tentunya dengan evaluasi selama program berjalan,” jelas politisi asal Partai Gerindra Balikpapan ini.
Sementara Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, sudah membentuk tim terpadu untuk menjalankan program penggratisan BPJS Kesehatan. Tim tersebut terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kecamatan dan Kelurahan. Dimana mereka bertugas untuk verifikasi terhadap daftar penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.
“Kita sudah bentuk tim terpadu. Intinya harus tepat sasaran dan dinikmati oleh yang berhak. 1 Oktober resmi berjalan. Jadi pemerintah akan mulai membayar kepada BPJS untuk program penggratisan kelas III. Semua sudah terdata di dinas kesehatan. Nanti yang menyusul lewat dinas sosial,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post