Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah setempat meningkatkan kualitas angkatan kerja lokal dalam kondisi pandemi Covid-19. Mengingat pandemi cukup memukul sektor ekonomi dan berdampak pada pengurangan pekerja hingga tidak adanya pembukaan lowongan kerja oleh pihak perusahaan.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Suryani mengatakan PHK yang terjadi merupakan efek yang sulit dihindari ketika perusahaan kesulitan menyeimbangan neraca pendapatan dan pengeluaran. Untuk itu dirinya meminta pemerintah bisa hadir lewat pembekalan skill dan keahlian bagi pekerja yang di PHK maupun yang sedang mencari pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja.
“Kita tahu sangat berdampak bahkan yang terburuk ada yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu fasilitas dari Pemerintah melalui program kartu pra kerja harus bisa dimaksimalkan. Kalau perlu ada BLK khusus milik Pemkot Balikpapan yang mewadahi pelatihan pekerja khusus asal kota minyak,” ujarnya, Rabu (01/12).
Menurut Suryani segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah setempat harus memperhatikan sisi pekerja ini terutama dalam persoalan perluasan lapangan kerja. Apalagi saat ini proses pembangunan yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah tentunya harus juga berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat setempat khususnya warga Balikpapan.
“Kan pemerintah berencana membangun ibukota baru di daerah PPU dan Kukar. Tentu akan banyak tenaga kerja yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan itu. Nah itu perlu regulasi pemerintah agar pekerja lokal bisa menikmati pekerjaan disitu. Belum lagi proyek pembangunan di Balikpapan. Seperti proyek tol, perluasan kilang dan lain-lainnya,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post