Balikpapan, Borneoupdate.com – Panitia Khusus (pansus) fasilitas umum DPRD Kota Balikpapan terus bekerja mengumpulkan data. Hal itu sebagai upaya mendorong pemerintah setempat mengawasi keberadaan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) oleh pengembang. Fakta di lapangan menunjukkan banyak pengembang yang tidak memenuhi kewajiban fasum dan fasosnya kepada para konsumen.
Terkait hal ini, anggota pansus fasilitas umum DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa mengatakan salah satu fokus saat ini terkait keberadaan program perumahan Jokowi. Program pembangunan nasional ini bertujuan memberikan kemudahan memiliki rumah bagi warga berpenghasilan rendah. Namun tetap saja, pihak pengembang ada yang belum menyediakan fasum dan fasos meski mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.
“Memang pansus masih berjalan. Kita masih mengumpulkan data-data pendukung. Memang ada ratusan pengembang yang beroperasi di kota kita. Nanti kroscek di lapangan ke dinas terkait juga,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD, Senin (06/06).
Menurut Taqwa hal ini sangat merugikan bagi konsumen rumah termasuk juga membuat pandangan negatif masyarakat terhadap program pemerintah. Sehingga satuan kerja perlu bertindak dengan memanggil pihak pengembang untuk meminta keterangan soal kewajiban membangun fasum dan fasos. Mengingat saat promosi penjualan rumah biasanya pihak pengembang menjanjikan kedua fasilitas tersebut.
“Kita ingin hak pemerintah hak masyarakat terpenuhi. Jangan ada pembiaran. Kami juga mendorong dinas terkait mengambil fasum dan fasos dari pihak pengembang. Karena ini bagian fasilitas yang peruntukannya bagi masyarakat,” tuturnya lagi.
Karena itu, Taqwa meminta agar OPD terkait segera menginventarisasi fasos fasum milik pengembang. Termasuk memastikan kondisi fasilitas umum yang sudah terbangun saat ini. Sehingga jika ada pihak pengembang akan menyerahkan ke pemerintah setempat dapat dipastikan terlebih dahulu fasilitasnya dalam kondisi yang baik. Karena jika tanpa ada penyerahan, maka pengembang masih diwajibkan membayar PBB atas fasilitas yang mereka bangun.
“Kalau ini dibiarkan akhirnya pengembang menjadikan kota ini surga. Mereka akan mengabaikan kewajibannya itu. Bahkan ada pengembang sudah tidak ada atau sudah bangkrut. Maka perlu ada gerakan pemerintah mengambil alih dan mendaftarkan ke BPN,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post