Balikpapan, Borneoupdate.com – Anggota DPRD Balikpapan yang kini duduk di Komisi I, Sri Hana, Jumat (22/11) lalu melaksanakan reses masa persidangan ke II- di kediamannya, kawasan Markoni Atas, Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Kota.
Kegiatan reses dihadiri warga dari lima Kelurahan, antara lain Klandasan Ilir, Damai, dan Prapatan. Selain itu juga hadir perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), PDAM, Camat Balikpapan Kota, serta lurah dan perwakilan dari kelurahan.
Sejumlah permasalahan yang dikeluhkan warga Balikpapan Kota dalam reses tersebut antara lain berkaitan dengan infrastruktur baik perbaikan jalan maupun parit. Juga mengenai pelayanan PDAM, mulai dari pemasangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mau pun belum terlayani nya sebagian warga akan air bersih dari PDAM.
“Ada banyak keluhan terkait PDAM. Ada sebagian yang mengaku sudah lama dijanjikan untuk dilayani PDAM namun sampai saat ini masih belum terealisasi. Ini seperti di RT 38, RT 39, dan RT 33. Mereka minta secepatnya agar dipasangkan. Karena memang pendataan sudah dilakukan lama,” terang Sri Hana.
Keluhan ini antara lain disampaikan oleh Lina, dari RT 19 Kelurahan Damai. Menurutnya sejumlah warga sudah didaftarkan program MBR sejak 2015 silam. Namun sampai 2019 ini masih belum ada realisasi.
Sri Hana pun mengaku telah menyampaikan pada pihak PDAM terkait hal ini. Yang terpenting, warga yang terlayani melalui program MBR benar-benar berpenghasilan rendah, sehingga dianggap pantas. “Tapi kalau mereka mampu tentu tidak memungkinkan menggunakan MBR,. Saya sepakat untuk memberlakukan skala prioritas bagi yang kurang mampu” katanya.
Selain itu ada juga permasalahan terkait dengan infrastruktur berupa jalan dan parit. Yaitu di kawasan antara RT 31 dan RT 53 kelurahan Klandasan Ilir. Permasalahan yang berkaitan dengan banjir. Ia mengatakan, masalah karena tidak adanya lagi parit untuk aliran air sehingga menyebabkan banjir meluap.
Terkait hal ini dirinya mengaku sudah pernah mengajukan perbaikan parit tersebut. Namun karena dianggap bukan fasilitas umum, maka tidak diprioritaskan sampai saat ini. “Sebenarnya sudah ada parit sebelumnya tapi kecil. Sekarang parit tersebut hilang karena aliran air. Akhirnya saat terjadi hujan alirannya mengarah ke rumah-rumah warga hingga menyebabkan banjir,” terangnya.
Dirinya berharap parit bisa segera dibangun untuk dapat mengantisipasi banjir yang beberapa waktu terakhir sering terjadi di kawasan tersebut. “Saya sudah sampaikan, bahwa 3 lurah yang sudah menjabat di Klandasan Ilir bahkan dari pihak pun sudah turun. Alasannya itu bukan fasilitas umum, namun ternyata dampaknya ke semua masyarakat,” jelas politikus partai Demokrat ini.
Dengan begitu artinya dampak dari banjir yang disebabkan tidak adanya parit ini berimbas pada semua masyarakat atau menjadi dampak umum. “Maka dari itu kami meminta pihak untuk memperhatikan. Ini tolong dimasukkan di e-planning,” tandasnya. (GUH)
Discussion about this post