Balikpapan, Borneoupdate.com- DPRD Kota Balikpapan berjanji terus memperjuangkan realisasi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus untuk Kota Balikpapan. Pasalnya keberadaan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah ini dinilai cukup mendesak mengingat BLK yang ada saat ini milik Pemprov Kaltim sehingga aturan yang diberlakukan cukup berbeda.
“Informasi yang kami peroleh, anggaran yang ada masih difokuskan untuk penanggulangan banjir hingga beberapa tahun ke depan,” kata Iwan Wahyudi, Wakil Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, kepada Borneoupdate.com beberapa waktu lalu.
Hal ini lanjutnya cukup berpengaruh pada kualitas angkatan kerja yang berdomisili di Balikpapan saat bersaing memperebutkan lowongan kerja yang tersedia. Karena ada persyaratan seperti sertifikasi yang salah satunya dari BLK. Sementara peserta pelatihan di BLK milik Pemprov Kaltim yang ada di Balikpapan, bukan hanya berasal dari warga lokal tetapi juga dari kabupaten kota lain.
“Persoalan utamanya adalah daya tampung. BLK yang ada ini pesertanya bisa dari luar daerah dengan kuota peserta yang ditentukan. Artinya kita memang perlu BLK satu lagi yang khusus menerima warga Balikpapan. Jadi kuota yang disediakan memang untuk angkatan kerja asal kota ini,” ujar politisi asal PPP ini.
Menurut Iwan BLK juga merupakan wadah peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, agar dapat terserap sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada di kota minyak. Seperti Pertamina yang sudah mulai menjalankan proyek perluasan kilang di Balikpapan, yang terdiri atas empat proyek perluasan yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) dan dua proyek pembangunan baru yakni Grass Root Refinery (GRR). Oleh sebab itu warga lokal Balikpapan perlu meningkatkan kemampuan, agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain.
“Saya sudah minta berkali-kali sama Disnaker, untuk membangun BLK khusus Balikpapan,” tuturnya. Namun keinginan tersebut masih belum terealisasi, lantaran anggaran yang ada saat ini difokuskan untuk penanggulangan banjir. Sementara pihak Disnaker berjanji, membangun BLK dengan catatan menyesuaikan ketersediaan anggaran. (FAD)
Discussion about this post