Baikpapan, Borneoupdate.com – Antrean warga di sejumlah SPBU mengundang perhatian dari DPRD Kota Balikpapan. Pasalnya pihak Pertamina mengaku pengiriman BBM jenis pertalite berjalan normal. Sementara fakta di lapangan menunjukkan warga terpaksa harus mengantre panjang untuk mendapatkan jatah pertalite di beberapa SPBU.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman menilai pemerintah perlu segera turun tangan menangani antrean. Karena hal itu juga berdampak kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan SPBU. Bahkan dirinya sempat lama mengantre dan kehabisan.
“Saya ini termasuk korban. Kemarin mau ke Samarinda ada acara pernikahan keluarga. Saya antri di kilo 4 ternyata kita harus terpaksa membeli yang mahal yakni Pertamax, karena pertalite tidak ada alias kosong,” ujarnya, Selasa (17/10).
Taufik menduga ada upaya pemerintah untuk menghapuskan BBM jenis pertalite. Salah satunya dengan mengurangi pasokan ke SPBU. Meski pihak Pertamina sudah berulangkali menyebut stok dan pengiriman ke SPBU masih berjalan normal. Namun faktanya antrean warga yang mengular menunjukkan pasokan yang tidak sebanding permintaan.
“Hal ini merupakan salah satu strateginya. Jadi masyarakat mau tidak mau. Sehingga terpaksa harus membeli pertamax yang lebih mahal harganya,” tuturnya lagi.
Dengan kondisi ini, dirinya sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan sikap dari pemerintah kota dalam menyikapi persoalan ini. Apalagi dengan posisi kota Balikpapan sebagai beranda sekaligus penyangga IKN. Bahkan jumlah penduduk yang ada di Balikpapan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya IKN.
“Kondisi yang terjadi di kota Balikpapan ini cukup membingungkan, hal ini tentunya menuntut sikap dari kepala daerah untuk memerintahkan kepada Dinas Perdagangan untuk menuntaskan persoalan ini,” pungkasnya. (MAN)
Discussion about this post