SAMARINDA – borneoupdate.com, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menegaskan perlunya pergeseran fokus pembangunan di Kaltim dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) menuju penguatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, meskipun Kaltim memiliki kekayaan alam yang melimpah, sumber daya tersebut bersifat tidak terbarukan dan harus segera diimbangi dengan investasi pada pembangunan SDM.
“Transformasi ke SDM ini sangat penting, sebab IPM Kaltim harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Salah satu parameternya jelas pendidikan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dalam konteks pembangunan SDM, Sarkowi menyoroti Program Gratispol yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan tinggi bagi anak-anak Kaltim. Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan program ini tidaklah mudah karena sektor perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Universitas itu kewenangan pusat, tapi yang kuliah ini rakyat Kaltim juga. Makanya dicari celah supaya tidak melanggar aturan,” jelasnya.
Agar tetap sesuai regulasi, Pemprov Kaltim kemudian mengubah nama program tersebut menjadi bantuan pendidikan perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan agar bantuan tetap dapat diberikan tanpa menabrak aturan yang berlaku.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat soal kriteria penerima bantuan, Sarkowi menyatakan bahwa keputusan tersebut harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa APBD Kaltim mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, sementara kebutuhan anggaran untuk sektor lain juga tidak kalah penting.
“Jalan kabupaten harus mulus, bantuan sosial tetap berjalan, lingkungan juga harus dirawat. Semuanya perlu biaya,” tuturnya.
Ia pun meminta publik untuk memberi ruang agar program bantuan pendidikan ini dapat berjalan lebih dulu sebelum menimbulkan polemik yang prematur. Menurutnya, pengawasan tetap penting, namun pelaksanaan program juga perlu diberi kesempatan.
“Jangan sampai belum jalan sudah gaduh. Bagus juga kalau ada perhatian, tapi mari beri kesempatan sambil tetap kita awasi,” tambahnya.
Di sisi lain, Sarkowi juga menyoroti lemahnya pola komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait program Gratispol. Ia mendorong agar sosialisasi dilakukan secara terbuka dan masif agar publik tidak bingung dengan informasi yang simpang siur.
“Saya sudah bilang di RDP, informasi harus dibuka seluas-luasnya. Gencarkan sosialisasi, baik langsung atau lewat kanal digital. Ini hak publik,” tandasnya.(adv-dprdkaltim/sd)
Discussion about this post