Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta walikota bisa mengefektifkan penggunaan tambahan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 50 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pasalnya, dampak wabah pandemi virus Corona tersebut bisa menyebabkan angka kemiskinan di Balikpapan turut terdongkrak naik. Meski secara umum prosentasenya masih lebih rendah dibanding kabupaten kota lainnya di Provinsi Kaltim.
“Yang kita sepakat baru sampai bulan Desember. Kan ada tambahan Rp 50 miliar. Sehingga total anggaran yang disisihkan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 192 miliar. Jadi itu hampir 10% dari APBD kita,” ujar Ketua Pansus Covid-19 DPRD Balikpapan, Sukri Wahid.
Data BPS Balikpapan menunjukkan angka kemiskinan di kota minyak tergolong rendah. Yakni berkisar 2,4 persen dan termasuk 5 besar di Indonesia kota dengan penduduk miskin yang rendah dari 413 Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun data BPS juga menyebutkan prediksi kenaikan angka kemiskinan saat pertumbuhan ekonomi turun yang berdampak pada pendapatan di sektor pekerjaan informal.
Mengingat sejak pandemi Covid-19, tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup operasionalnya hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Bahkan data Disnaker Kota mencatat ada 5 ribu lebih warga kehilangan pekerjaan dan ini menambah 18 ribu jumlah pengangguran di Balikpapan.
“Beberapa daerah saya lihat variatif ada yang mengalokasikan 5 hingga 7 persen. Bahkan ada yang lebih dari itu. Tapi saya ingin anggaran tambahan untuk Covid-19 Rp 50 miliar ini, tidak hanya digunakan untuk penanganan wabah virus Corona saja tapi juga untuk pemulihan ekonomi,” kata Sukri.
Ia menilai penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 di tahun ini sudah cukup tepat. Namun jika semua anggaran terfokus hanya di Covid-19 maka itu akan menimbulkan persoalan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sebab RPJMD merupakan program pembangunan yang disusun kepala daerah bersama OPD untuk direalisasikan bagi kepentingan masyarakat.
“Persoalannya RPJMD kepala daerah bagaimana. Ada target banjir kemudian infrastruktur. Seperti tahun depan ada dua sekolah yang akan dibangun. Kalau semua untuk covid-19 kan yang lain tertunda,” jelas politisi PKS ini.
Lebih jauh Sukri menilai, harus ada upaya lainnya untuk memulihkan kondisi ekonomi sekaligus menangani pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Yakni dengan mengembalikan penggunaan APBD tahun 2021 seperti semula untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di dinas dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
“Makanya di Pansus kita sudah buat rekomendasi untuk program covid-19 tahun depan kalau memang pandemi ini masih panjang agar kembali fokus ke hal-hal mendasar. Saya sepakat recovery ekonominya kemudian jaring pengaman sosial,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post