Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menuntut aksi nyata pemerintah dalam membenahi sistem perizinan tempat penitipan anak. Para wakil rakyat mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memimpin koordinasi lintas sektoral secara masif.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menilai DP3AKB harus menjadi motor penggerak utama. Ia meminta instansi tersebut segera menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Langkah ini bertujuan menyatukan visi dalam mengawasi operasional daycare di seluruh penjuru kota. Dewan menilai ego sektoral tidak boleh menghambat perlindungan terhadap anak-anak di Balikpapan.
“Kami ingin setiap instansi bekerja sama. DP3AKB, Disdikbud, dan DPMPTSP harus duduk satu meja untuk memastikan semua daycare mengantongi izin resmi. Kan saast ini sudah ada 20 daycare yang beroperasi,” ujarnya, Senin (04/05).
Iim menjelaskan pengawasan seringkali lemah karena celah koordinasi antar-instansi. Ia mendesak DPMPTSP untuk memperketat verifikasi dokumen sebelum mengeluarkan izin usaha bagi pengelola tempat penitipan anak. DPRD juga menyarankan pembentukan tim terpadu yang bertugas menyisir keberadaan daycare ilegal. Tim ini nantinya melakukan inspeksi bersama untuk mengevaluasi kelayakan sarana, prasarana, hingga kompetensi tenaga pengasuh.
“Pemerintah tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Jika perizinan di DPMPTSP beres, Disdikbud harus memastikan kurikulum edukasinya tepat, sementara DP3AKB mengawal perlindungan anaknya,” jelasnya.
Iim menekankan setiap daycare wajib memenuhi ketentuan teknis yang ketat tanpa pengecualian. Hal ini mencakup standar keamanan bangunan, rasio pengasuh dengan jumlah anak, hingga rekam jejak psikologis para pegawai. Karena itu penting sekali integrasi data antara dinas terkait. Ia menginginkan adanya database tunggal yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek status legalitas sebuah tempat penitipan anak.
Iim mengaku percaya bahwa birokrasi yang solid menjadi kunci utama dalam menutup celah kekerasan terhadap anak. Ia berkomitmen akan terus menekan pemerintah hingga sistem pengawasan daycare benar-benar terintegrasi dengan sempurna.
“Keselamatan anak adalah harga mati. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan benteng hukum bagi setiap anak yang dititipkan di Balikpapan,” pungkasnya. (ane)
Discussion about this post