Balikpapan, Borneoupdate.com – Pimpinan DPRD Kota Balikpapan menuntut transparansi penuh terkait pengembalian sisa anggaran proyek pembangunan RSIA Sayang Ibu. Legislator meminta pemerintah kota segera memberikan penjelasan resmi mengenai uang negara senilai Rp 2 miliar yang harus kembali ke kas daerah.
Langkah ini, kata Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, bertujuan untuk meredam simpang siur informasi di tengah masyarakat. Dewan menilai publik berhak mengetahui status keuangan terkini dari proyek yang sempat menjadi sorotan tajam tersebut. Apalagi kejujuran administratif merupakan kunci kepercayaan warga. Ia meminta instansi terkait tidak menutup proses pengembalian dana dari pihak kontraktor pelaksana.
“Kami meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan konferensi pers. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,” ujarnya, Senin (11/05).
Yono menilai klarifikasi resmi akan memberikan kepastian hukum dan informasi yang akurat. Ia tidak ingin isu mengenai sisa anggaran ini menjadi bola liar yang merusak citra tata kelola keuangan pemerintah kota. Mengingat pengembalian dana sebesar Rp 2 miliar tersebut merupakan konsekuensi dari ketidaksesuaian progres fisik di lapangan.
“Transparansi ini sangat penting supaya persoalan ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Publik perlu tahu bahwa uang rakyat benar-benar kembali ke kas negara sesuai aturan,” lanjutnya.
Menurut Yono, DPRD mencatat adanya selisih antara pencairan termin anggaran dengan realisasi pembangunan yang sempat terhenti. DPRD Balikpapan kini menunggu itikad baik dari dinas terkait untuk segera berbicara di depan media. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah mandat undang-undang yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah.
“Kami mengawasi ketat setiap rupiah yang mengalir. Jika memang ada kelebihan bayar atau denda yang harus kembali, maka pemerintah wajib mengumumkannya sebagai bentuk akuntabilitas publik,” tuturnya lagi.
Yono berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh OPD dalam mengelola proyek infrastruktur berskala besar. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat sejak tahap awal kontrak agar tidak terjadi pemborosan atau kegagalan pembangunan di masa depan. (ana)
Discussion about this post