Balikpapan, Borneoupdate.com – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, mempertanyakan kejelasan indikator capaian kinerja pemerintah yang dinilai masih belum jelas. Fokus utama sorotannya tertuju pada klaim keberhasilan yang hanya bersandar pada istilah survei tanpa rincian sumber.
Budiono menilai dokumen tersebut belum menyajikan transparansi data yang utuh. Pemerintah Kota seringkali mencantumkan angka kepuasan atau keberhasilan program berdasarkan hasil survei tertentu. Namun, dokumen tersebut tidak memuat lembaga mana yang melakukan penilaian secara kredibel.
“Indikator ini kami tidak tahu diukur oleh siapa. Apakah dari internal OPD sendiri atau ada lembaga independen tertentu yang menilai. Makanya kami minta ada kejelasan soal survei yang dimaksudkan,” ujarnya, Senin (11/05).
Budiono mengatakan ketiadaan sumber rujukan yang jelas membuat para anggota dewan ragu akan validitas data tersebut. Padahal akurasi data menjadi instrumen vital bagi legislatif dalam mengevaluasi kinerja eksekutif. Tanpa metode yang transparan, klaim keberhasilan pemerintah hanya akan menjadi deretan angka di atas kertas.
Untuk itu, Budiono mendorong pemerintah setempat untuk lebih terbuka mengenai metodologi pengukuran kinerja. Ia menginginkan setiap indikator capaian melampirkan profil lembaga survei dan rentang waktu pengambilan data. Langkah ini penting untuk menjamin laporan tersebut objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami ingin objektivitas. Jangan sampai pemerintah hanya menampilkan data yang bagus-bagus saja tanpa landasan survei yang dapat kami verifikasi kebenarannya. Kan kami punya fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Budiono mengusulkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melibatkan pihak ketiga yang kompeten dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat. Hal ini untuk menghindari adanya potensi benturan kepentingan jika penilaian dilakukan secara mandiri oleh instansi terkait.
Ia khawatir ketidakjelasan sumber data ini akan mengaburkan potret kondisi nyata di tengah masyarakat Balikpapan. Menurutnya, kejujuran data adalah langkah awal untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di masa depan. Anggota dewan memerlukan fakta lapangan yang akurat untuk merumuskan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
“Sinergi antara pemerintah dan DPRD harus berlandaskan pada keterbukaan data. Kami menuntut rincian sumber survei tersebut segera disampaikan sebagai lampiran tambahan LKPJ,” tambahnya. (man)
Discussion about this post