Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mulai memperkuat pendataan usulan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Langkah tersebut dilakukan dengan membagikan formulir pengajuan formal kepada warga yang mengusulkan perbaikan fasilitas umum seperti drainase, jalan lingkungan, hingga turap.
Anggota Komisi II, Swardi Tandiring menyebut pendataan secara administratif penting dilakukan. Agar setiap usulan masyarakat dapat tercatat dengan baik dan diperjuangkan dalam proses penganggaran daerah.
Ia menjelaskan sebagian besar aspirasi yang diterima DPRD masih berkaitan dengan persoalan infrastruktur dasar. Mulai dari kebutuhan perbaikan jalan, saluran drainase, serta penguatan turap masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai kawasan permukiman.
“Mayoritas memang masalah infrastruktur. Semua aspirasi ini akan kami kawal demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan,” ujarnya, Senin (08/06).
Menurut Swardi, penggunaan formulir pengajuan formal bertujuan mempermudah proses inventarisasi kebutuhan masyarakat. Dengan data yang lengkap, DPRD dapat menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah daerah secara lebih terstruktur dalam pembahasan program pembangunan dan anggaran.
Ia menilai langkah tersebut juga membantu memastikan aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti pada penyampaian lisan saat kegiatan reses atau pertemuan warga. Sebaliknya, seluruh usulan akan memiliki dokumen pendukung yang dapat ditindaklanjuti secara administratif.
“Kami ingin setiap usulan warga memiliki dasar administrasi yang jelas sehingga lebih mudah diperjuangkan dalam proses penganggaran daerah,” jelasnya.
Swardi mengatakan persoalan infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari. Drainase yang buruk misalnya, sering memicu genangan saat hujan. Sementara kondisi jalan dan turap yang rusak dapat membahayakan keselamatan warga.
Karena itu, DPRD berkomitmen terus mengawal berbagai kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat agar masuk dalam prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan penguatan infrastruktur lingkungan harus dilakukan secara bertahap dan merata di seluruh wilayah Balikpapan.
Selain mengumpulkan data usulan, DPRD juga mendorong masyarakat aktif menyampaikan kondisi lingkungan yang membutuhkan penanganan segera. Partisipasi warga dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki gambaran nyata terkait kebutuhan pembangunan di lapangan.
“Semua tentu harus melalui proses administrasi dan penganggaran. Tetapi kami akan terus mengawal kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ana)
Discussion about this post