Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan siap memprioritaskan kebutuhan wajib publik di APBD Perubahan 2026. Pasalnya kebijakan ini sebagai antisipasi terhadap penyusutan ruang fiskal daerah yang semakin sempit. Penurunan ini terjadi akibat kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut, kata Ketua DPRD, Alwi al Qadri, membuat setiap wakil rakyat untuk memilah aspirasi masyarakat secara ketat. Pihak dewan mengakui keterbatasan anggaran membawa hambatan dalam mewujudkan semua usulan warga. Namun, pemenuhan hak-hak dasar fasilitas umum masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Kami menyadari ruang gerak fiskal kita sangat terbatas sekarang. Oleh karena itu, prioritas utama kami adalah menyelamatkan kebutuhan wajib masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima,” ujarnya, Kamis (22/10).
Alwi menjamin pihaknya tetap berupaya mencari jalan terbaik realisasi program strategis kota. Meski harus mengurangi anggaran internal dewan sendiri. Seperti biaya reses, dialog warga maupun kunjungan kerja. Hal itu demi penyelamatan sektor pelayanan publik yang menjadi fokus utama dewan saat ini.
“Kami harus lebih cermat mengatur setiap rupiah belanja daerah. Pembahasan ulang APBD Perubahan 2026 ini menjadi momentum penting. Kami sudah sinkronkan data pendapatan dan belanja menyesuaikan dana dari pusat,” jelasnya.
Menurut Alwi tantangan keuangan ini menuntut kejelian ekstra dari jajaran eksekutif dan legislatif. Pemerintah daerah harus mengubah strategi pengelolaan belanja agar lebih efisien. Penyesuaian skema keuangan ini langsung berdampak pada pembahasan dokumen anggaran terbaru. Termasuk evaluasi dari tingkat provinsi dalam rangka membersihkan program yang kurang produktif.
“Tim teknis terus bekerja. Mereka tengah menyisir ulang setiap pos belanja daerah. Jadi fokus dana kita memperbaiki fasilitas publik. Sudah ada juga evaluasi gubernur yang kita jadikan panduan,” tuturnya lagi.
DPRD, tambah Alwi, memastikan kepentingan dasar warga sebagai prioritas. Kebijakan ini sekaligus membedakan arah kebijakan Balikpapan dengan daerah lain yang masih memaksakan proyek infrastruktur skala besar. Fokus anggaran kini bergeser sepenuhnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.
“Kami minta warga bisa memaklumi penundaan beberapa usulan pembangunan fisik. Kami akan upayakan saat sumber pendapatan sudah membaik. Ini juga kita upayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pusat,” tambahnya. (san)
Discussion about this post