Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mendesak pemerintah melakukan efisiensi dalam penyusunan formasi pegawai daerah. Pasalnya belanja pegawai sudah mencapai 36 persen dari total anggaran daerah. Pihak dewan meminta eksekutif bergerak cepat mengoptimalkan dukungan dana pusat. Khususnya untuk membiayai guru dan tenaga Pengabdi Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Langkah ini, kata Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman, menjadi solusi agar belanja rutin aparatur tidak menelan anggaran fasilitas umum. Karena berakibat resiko jika kas daerah habis hanya untuk membayar gaji pegawai. Sementara hak warga untuk menikmati fasilitas pembangunan jalan, sekolah dan pelayanan kesehatan bisa terabaikan.
“Kan banyak informasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Otomatis penambahan pegawai juga menambah anggaran belanja pegawai. Jangan lupa isi APBD juga ada kewajiban pemenuhan fasilitas umum,” ujarnya, Rabu (04/11).
Yono menyebut postur keuangan daerah yang kini berada dalam zona lampu kuning. Ia mengungkapkan fakta bahwa alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan telah membengkak hingga menyentuh angka 36 persen. Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena telah melampaui batas ideal ruang fiskal sebuah kota industri yang sedang berkembang pesat.
“Kami meminta pemerintah kota tidak boleh lagi asal-asalan dalam menyusun formasi pegawai baru. Porsi belanja pegawai kita sudah tembus 36 persen dari total APBD. Kondisi ini menjadi perhatian serius kami di dewan,” jelasnya.
Menurut Yono ruang gerak keuangan Balikpapan sudah terjepit akibat adanya kebijakan pemangkasan dana transfer. Penurunan pasokan dana dari pusat ini otomatis menekan kemampuan fiskal daerah untuk mendanai proyek-proyek pelayanan publik. Oleh karena itu, pengajuan kuota pegawai harus berbasis kebutuhan riil di lapangan. Bukan sekadar mengakomodasi keinginan administratif instansi.
“Kita harus mengencangkan ikat pinggang. Soalnya pembangunan daerah harus berkelanjutan. Jangan sampai uang rakyat habis hanya untuk membiayai rutinitas birokrasi. Kan di situ ada hak masyarakat untuk menikmati Pembangunan,” tuturnya lagi.
Yono juga mendorong tim anggaran pemerintah daerah menjemput bola ke Jakarta. Pemerintah kota harus memastikan setiap pengangkatan tenaga pendidik dan kesehatan mendapatkan jaminan penuh dari APBN. Optimalisasi pos dana transfer khusus ini akan meringankan beban APBD Balikpapan secara signifikan. (san)
Discussion about this post