Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyuarakan pentingnya inovasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terobosan ini sebagai strategi dalam menghadapi tantangan proyeksi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 mendatang. Dewan menilai pemerintah kota tidak bisa lagi mengandalkan pola kerja lama dalam memungut pajak dan retribusi daerah.
Wakil Ketua DPRD, Budiono Sastro Prawiro menyebut dinamika ekonomi menuntut sistem pengelolaan keuangan yang modern. Pembaruan cara kerja birokrasi menjadi kunci mutlak untuk menutup celah kebocoran kas daerah. Di sisi lain, masih banyaknya sektor pendapatan yang belum mencapai target maksimal sepanjang tahun berjalan.
“Ini jelas merugikan daerah. Potensi ekonomi kota sebenarnya terus tumbuh pesat. Makanya kami ingatkan pemerintah daerah mampu cari terobosan nyata. Khususnya di sektor pendapatan daerah. Harus jemput bola,” ujarnya, Selasa (10/11).
Budiono menyebut inovasi pengelolaan pajak harus mempermudah wajib pajak sekaligus memperketat pengawasan di lapangan. Persoalan utama bukan pada pengembangan sistem elektronik. Tapi mencegah kebocoran pada transaksi yang ada. Seperti sektor perhotelan, restoran, hiburan, dan parkir yang menjadi penyumbang PAD.
“Pola penagihan kita sudah berubah. OPD terkait sudah meluncurkan aplikasi online. Persoalan sekarang itu ada di potensi pajak dan pengawasannya. Jangan sampai sistem canggih tapi masih bocor. Atau banyak yang menunggak,” jelasnya.
Menurut Budiono, kemandirian fiskal akan menjamin kelancaran pembiayaan program Pembangunan. Di mana daerah tidak perlu terus bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Otomatis optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus utama. Asalkan tidak berarti membebani masyarakat kecil dengan pungutan baru yang memberatkan.
“Warga berhak mendapatkan fasilitas publik. Tapi ada juga kewajiban mereka lewat pajak daerah. Itu uang titipan dalam sinergi pembangunan fasilitas umum. Yang jelas saat ini membutuhkan dukungan anggaran yang kuat dan mandiri,” tuturnya lagi.
Budiono berharap pemerintah cepat menemukan inovasi pendapatan. Agar kas daerah seimbang dan mampu membiayai pembangunan kota pada 2027. Inovasi ini salah satunya memperluas basis data wajib pajak dan menutup kebocoran administrasi di lapangan. Baik pada perusahaan maupun warga perorangan. (man)
Discussion about this post