Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berupaya mempertahankan anggaran fasilitas umum (fasum). Terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hal itu menyusul penyesuaian anggaran yang berulang kali terjadi. Padahal kedua sektor tersebut menyangkut kebutuhan dasar seluruh warga.
Wakil Ketua DPRD, Budiono Sastro Prawiro mengakui rasionalisasi belanja daerah memang terus berjalan. Namun DPRD meminta jajaran eksekutif memilah program prioritas secara bijak dan tepat sasaran. Belanja yang menyentuh masyarakat tidak boleh berkurang. Sebagai gantinya, wakil rakyat mendorong pencoretan kegiatan seremonial di internal pemerintahan.
“Anggaran macam perjalanan dinas luar daerah dan rapat hotel bisa kita kurangi. Memang satu sisi akan berdampak pada pendapatan sektor hotel dan restoran. Tapi ini kan bagian berhemat pada sektor birokrasi,” ujarnya, Selasa (10/11).
Budiono mengajak pemerintah kota mengubah cara pandang dalam menyusun anggaran daerah. Hak dasar warga masuk dalam skala prioritas dan tidak boleh berkurang seiring kas daerah yang menurun. Pemkot wajib melindungi fasilitas sekolah dan layanan kesehatan. Karena dua sektor ini terhubung langsung dengan kegiatan warga setempat.
“Kami tidak ingin mendengar ada anak putus sekolah atau warga kesulitan berobat karena alasan anggaran cekak. Pelayanan dasar itu kewajiban. Pemerintah kota harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan dinas,” jelasnya.
Menurut Budiono, tahun ini memang sudah ada pembatasan pada kegiatan yang kurang mendesak. Rapat tatap muka luar kota berganti dengan pertemuan daring demi menghemat pengeluaran daerah. Kebijakan ini dalam upaya menyelamatkan keuangan kota sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Bahkan operasional anggota DPRD juga termasuk bagian rasionalisasi.
“Kita semua sudah kena pemangkasan. Tapi jangan sampai yang layanan dasar turut terpangkas. Itu bagian dari hak publik. Pemerintah punya kewajiban menyediakan dan memperbaiki. Makanya kami berulang kali mengingatkan,” tuturnya lagi.
Budiono mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya pelayanan di lapangan. Transparansi anggaran menjadi kunci utama dalam melewati masa-masa penyesuaian fiskal ini. Langkah tegas legislatif ini memastikan setiap uang rakyat tetap berpihak untuk kesejahteraan rakyat. (dan)
Discussion about this post